Berpotensi Rugi US$ 7 M, RI Ajak Negara Lain Lawan EUDR

Harus Kompak

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung mengatakan, cara melawan EUDR adalah negara-negara yang dirugikan oleh kebijakan itu harus kompak. "Cara melawan yang paling efektif itu apa, negara-negara yang dirugikan harus kompak. Kekompakan itu misalnya melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk sawit. Hanya permasalahannya, sepakat dan setiakah dengan kekompakan tersebut, tentu dibutuhkan komitmen yang kuat. Kalau sudah kompak, EUDR itu enggak ada apa-apanya, wong UE tidak bisa lepas dari sawit. Cara lainnya, Indonesia barus berpacu mencari pasar baru untuk minyak sawit (crude palm oil/ CPO). Peluang itu masih terbuka lebar ke negara-negara yang selama ini tidak terjangkau misi dagang Indonesia," papar Gulat kepada Investor Daily pada hari yang sama.

Kemenkop UKM Gandeng RSPO Perkuat Kapasitas Petani Sawit Kembangkan Budidaya Berkelanjutan

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono sebelumnya mengatakan, Indonesia sudah berbuat banyak untuk menekan dan atau menghindari deforestasi, di antaranya dengan menghentikan pemberian izin sawit baru di hutan alam dan gambut serta mewajibkan sertifikasi ISPO. Karena itu, sebaiknya EUDR dicabut. “Sebaiknya UU itu (EUDR) dicabut, sebab ini sepihak,” ungkap Eddy kepada Investor Daily. Adopsi EUDR oleh 27 negara di kawasan UE dilakukan per 16 Mei 2023.

Editor: Tri Listiyarini