Jaga Ketahanan Pangan, Pacu Investasi Pertanian

JAKARTA, investor.id–Investasi di sektor pertanian harus terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan mengalirnya investasi, sektor pertanian bisa mengadopsi teknologi terkini, memperbaiki infrastruktur, dan juga melakukan modernisasi, sehingga produktivitas, sebagai kunci terwujudnya ketahanan pangan, membaik. Pada Januari-Juni 2023, investasi dalam negeri maupun asing yang masuk ke sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) mencapai Rp 38,7 triliun.

Menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mukhammad Faisol Amir, investasi di sektor pertanian memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui modernisasi pertanian, perbaikan infrastruktur pertanian, dan adopsi teknologi terkini. “Dalam konteks menyikapi berbagai tantangan sektor pertanian, investasi menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan produktivitas pangan. Selain itu, investasi pertanian yang tepat dapat mengakselerasi sektor ini menjadi lebih kompetitif. Karena itu, investasi di sektor pertanian harus terus ditingkatkan,” kata dia kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Baca Juga:

Ekspor Naik Terus, Neraca Dagang Pertanian Selalu Surplus

Data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan menunjukkan tren peningkatan. Total investasi PMDN dan PMA di sektor itu pada 2019 sebesar Rp 57,8 triliun atau di posisi keempat (7,1% dari total investasi), pada 2020 hanya Rp 49,1 triliun tapi di urutan tiga (5,9%), pada 2021 menjadi Rp 43,3 triliun atau di nomor empat (4,8%), pada 2022 sebesar Rp 64,6 triliun atau di posisi keempat (5,3%), dan pada Januari-Juni 2023 sebesar Rp 38,7 triliun atau di urutan empat (5,7%). Sektor jasa dan industri pengolahan mendominasi investasi nasional.

Masih dari sumber yang sama, investasi PMDN dan PMA di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan pada 2019 masing-masing Rp 43,6 triliun (11,3% dari total investasi) dan US$ 0,9 miliar (3,3%), pada 2020 masing-masing Rp 32,1 triliun (7,8%) dan US$ 1,2 miliar (4,1%), dan pada 2021 masing-masing Rp 29,4 triliun (6,6%) dan US$ 1 miliar (3,1%). Lalu, investasi PMDN dan PMA di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan pada 2022 masing-masing Rp 38,9 triliun (7%) dan US$ 1,8 miliar (3,9%), sedangkan pada Januari-Juni 2023 masing-masing Rp 22,8 triliun (7,2%) dan US$ 1,1 miliar (4,5%).

Mukhammad Faisol Amir menuturkan, kontribusi investasi sektor pertanian terhadap total investasi nasional memang masih rendah. “Betul, investasi di sektor pertanian Indonesia masih tergolong rendah. Investasi asing di sektor pertanian hanya 3-7% dari total PMA di Indonesia pada 2015-2019,” ungkap dia. Sebagian besar investasi di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan masuk ke subsektor kelapa sawit. Sedangkan untuk sektor pertanian lainnya, seperti tanaman pangan dan hortikultura, masih jauh lebih rendah. “Karenanya, peningkatan investasi di sektor pertanian perlu dilakukan. Hal tersebut diperlukan guna memacu produktivitas dan kualitas produk pertanian Indonesia,” jelas Faisol.

Masih minimnya investasi PMDN dan PMA di sektor pertanian menunjukkan rendahnya investasi dan keterlibatan swasta di sektor tersebut. Hal itu salah satunya karena dominasi BUMN, sebagaimana telah terbukti di sektor infrastruktur. Keterlibatan BUMN dalam pembangunan infrastruktur strategis semakin menguat sejak pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas. “Pemerintah memberikan BUMN suntikan modal, melakukan penunjukan langsung, serta memberi kemudahan birokrasi, terutama dalam pembebasan dan akuisisi lahan. Keuntungan-keuntungan demikian tidak dapat dinikmati oleh investor swasta yang menyebabkan mereka enggan terlibat dalam proyek tersebut,” papar Faisol.

Permudah Investor

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP) terus berupaya meningkatkan investasi di bidang pertanian. Salah satunya dengan menyiapkan peraturan menteri pertanian (permentan) tentang pelayanan perizinan pertanian terintegrasi (P3T) guna memudahkan investor menanamkan modalnya. Upaya tersebut diperlukan demi menopang deregulasi sekaligus kemudahan pelayanan sistem perizinan pertanian. "Permentan itu merupakan kebutuhan mendesak dalam mendorong investasi di bidang pertanian, baik dari dalam maupun luar negeri," ungkap Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dalam keterangannya.

Baca Juga :

Menjaga Ketahanan Pangan saat El Nino Jadi Ancaman

Kasdi mengatakan, Indonesia selama ini memiliki potensi besar dalam mengembangkan dan memenuhi kebutuhan pangan dunia. Hal ini menjadi peluang besar bagi investor untuk menanamkan modal sebanyak-banyaknya. “Ini menjadi arahan Menteri Pertanian untuk senantiasa menjadi fokus dan prioritas, karena potensi besar yang kita miliki di sektor pertanian ini menjadi satu peluang besar bagi investor untuk bisa menanamkan modalnya, baik dari dalam maupun luar negeri,” jelas dia. Kementan telah memiliki Permentan No 41 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik, seiring berjalannya waktu serta perkembangan peraturan perundangan di bidang perizinan maka permentan itu perlu disesuaikan. “Melalui pelayanan P3T ini kita berharap layanan di pusat PVTPP bisa lebih baik lagi ke depan,” tutur Kasdi.

Editor: Tri Listiyarini