Agar Mandiri Pangan Tak Hanya Jargon Belaka

JAKARTA, investor.id–Tanah subur, iklim mendukung, tenaga kerja melimpah, dan anggaran belanja negara yang besar, belumlah cukup untuk mewujudkan Indonesia Mandiri Pangan 2045. Masih butuh satu senjata, kemauan politik (political will) yang kuat dari pemerintah, mengingat sektor pertanian nasional punya segudang masalah, mulai dari konversi lahan hingga para petani yang umumnya berusia tua. Dengan kokang yang tepat, Indonesia Mandiri Pangan 2045 diyakini bukan hanya jargon belaka.

Pada Juni lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang memuat Visi Indonesia Emas 2045. Salah satu poin penting di dalamnya, saat 100 tahun Indonesia merdeka pada 17 Agustus 2045, RI ingin menjadi Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, Berkelanjutan. Salah satu aspek Negara Nusantara Berdaulat yang harus diwujudkan adalah mandiri pangan, Indonesia Mandiri Pangan 2045. Indonesia yang mandiri pangan tidak bergantung pada negara lain karena memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri.

Realitanya, menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Hermanto Siregar, hingga berusia 78 tahun pada Agustus ini, Indonesia masih belum mandiri di bidang pangan. Indikatornya tiga, yakni masih banyak petani yang miskin, produksi yang sering kurang sehingga impor, dan adanya kelaparan di Papua Tengah baru-baru ini. "Kita harus jujur, Indonesia masih belum mandiri di bidang pangan. Masih banyak petani kita yang miskin. Baru saja, kita dapat penghargaan karena swasembada beras, tapi tiba-tiba impor. Dan kemarin, ada kasus kelaparan. Ini bukan kritik negatif, tapi kritik konstruktif, harus kita atasi sama-sama ke depan," ujar dia kepada Investor Daily, baru-baru ini.

Hermanto mengatakan, Indonesia memiliki ketergantungan impor untuk beberapa komoditas, seperti gandum, bawang putih, kedelai, daging sapi, gula, bahkan terkini beras. Indonesia yang memiliki lautan luas tapi impor garam, memiliki Sulawesi sebagai sentra kakao tapi impor cokelat. "Kalau gandum tidak usah cerita. Kita makan tempe-tahu tiap hari, tapi kedelainya impor. Ini banyak penyebabnya, mulai dari produktivitas yang rendah, lahan yang terus menyusut, petani kita yang tua-tua. Tapi semua itu muaranya apa, political will enggak ada," jelas Hermanto yang juga Ketua Komite Tetap (Komtap)mandi Ketahanan Pangan Kadin Indonesia tersebut.

Baca Juga :

Hadapi El Nino, Perum Bulog Percepat Realisasi Impor Beras

Ia menilai bahwa RPJPN 2025-2045 yang tengah disiapkan oleh pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai langkah yang bagus dan positif. Langkah ini akan memberi kejelasan, sektor pertanian pangan Indonesia mau dibawa ke mana saat Indonesia berumur 100 tahun nanti. “Ini sebuah komitmen,” tandas dia.

Dalam Prognosa Neraca Pangan Nasional Januari-Desember 2023 yang diolah Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), realisasi impor pangan Januari-Juni 2023 dan perkiraan Juli-Desember 2023 masing-masing untuk beras 1.018.198 ton dan 1.883.730 ton, jagung 377.134 ton dan 532.797 ton, kedelai 1.352.905 ton dan 1.024.422 ton, bawang putih 200.861 ton dan 399.327 ton, daging lembu 165.699 ton dan 132.146 ton, serta gula konsumsi 293.400 ton dan 697.600 ton.

Kunci Kemandirian

Sebenarnya, Indonesia mempunyai potensi alam yang tidak semua negara memilikinya, tanahnya yang subur dan iklimnya mendukung, pun jumlah penduduk yang butuh kerja relatif banyak. Anggaran belanja negara (APBN) juga besar, tahun ini Rp 3.061 triliun. "Modal kita cukup untuk mandiri pangan. Belanja negara itu Rp 3.000 triliun per tahun, tapi jangan tiap tahun untuk sektor pertanian makin turun. Kalau serius mau mandiri pangan, kasih sektor pertanian anggaran yang besar," ujar Hermanto. .

Karena itu, terdapat beberapa kunci yang bisa digunakan untuk membuka jalan bagi terwujudnya Indonesia Mandiri Pangan 2045. Kunci paling penting adalah political will yang kuat dari pemerintah, siapa pun pemerintahnya hingga 2045. Konsekuensi bila pemerintah memiliki political will yang kuat di sektor pangan adalah anggaran sektor pertanian besar dan jelas peruntukannya. Anggaran pertanian ditujukan untuk memberikan subsidi sarana produksi, mulai dari benih hingga pupuk, dan kebijakan/dukungan harga (price support). "Negara maju saja masih memberi subsidi besar ke petaninya, apalagi negara berkembang. Setelah subsidi untuk benih, pupuk, dan sarana produksi lainnya, anggaran besar juga diarahkan untuk price support, yakni jaminan harga output yang diterima petani itu bagus," papar Hermanto.

Anggaran pertanian juga diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan lumbung pangan (pertanian skala luas/food estate). Kehadiran food estate bisa menjadi solusi atas luasan lahan pertanian yang kian menyusut, apalagi di Pulau Jawa. Di sisi lain, untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian. "Jadi, dengan political will yang kuat, akan ada anggaran yang dedicated untuk pertanian, goal-nya adalah peningkatan produktivitas dan produksi pertanian pangan," kata Hermanto. Melalui kunci tersebut diharapkan petani lebih semangat berproduksi, tidak ada lagi petani yang kesulitan mendapatkan pupuk atau menjerit karena harga yang diperoleh jauh di bawah biaya yang dikeluarkan.

Baca Juga : 

Akses Pupuk Mesti Dipermudah, Kuota juga Harus Ditambah

Kunci penting lainnya, untuk jangka panjang perlu pelibatan perusahaan-perusahaan swasta sebagai offtaker, yakni pembeli yang siap sedia membeli produk yang dihasilkan petani sesuai harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Petani jangan dibiarkan menjual produknya ke tengkulak karena harganya bisa hancur. Di sisi lain, dengan jumlah komoditas pertanian yang beragam, pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan Perum Bulog atau BUMN pangan lainnya sebagai offtaker. "Seperti negara-negara maju, libatkan perusahaan-perusahaan swasta besar sebagai offtaker. Kalau perusahaan besar, bisa dikontrol pemerintah. Kalau hanya Bulog, enggak akan mampu, harus diiringi perusahaan-perusahaan yang memang komit mewujudkan kemandirian pangan pada 2045," tutur Hermanto.

Lumbung Pangan

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian sejatinya sudah melakukan berbagai cara untuk mewujudkan kemandirian pangan. Bahkan, kementerian teknis itu jauh-jauh hari telah menggaungkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045, artinya bangsa ini tidak sekadar mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tapi juga menjadi pemasok bagi masyarakat dunia. Untuk mewujudkan hal itu, kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, pembangunan pertanian harus dipercepat dan hal ini butuh komitmen kuat dari pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan. Di sisi lain, modal berupa lahan dan alam yang cukup baik yang dimiliki RI harus dimanfaatkan dengan sentuhan teknologi.

Baca Juga:

Jaga Ketahanan Pangan, Pacu Investasi Pertanian

Menteri Syahrul juga menyatakan ketidaksetujuannya akan impor pangan. Saat Hari Krida Pertanian 2023 di Jakarta pada 21 Juni 2023 misalnya, Menteri Syahrul mengajak semua elemen untuk menyejahterakan petani dengan menstop impor pangan. “Mau sampai kapan, di saat panen raya melimpah dan produktivitas kita tertinggi, kita malah impor,” ujar Syahrul. Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono menambahkan, pada 2019-2022, hanya empat pangan strategis yang benar-benar belum swasembada, yakni kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau, dan tebu (gula kristal putih). Status swasembada itu mengacu standar Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), yakni produksi mencapai 90% dari total kebutuhan nasional.

Tantangan sektor pertanian pangan memang tidak sedikit, mulai dari kemarau akibat fenomena El Nino, krisis pangan global, hingga persoalan di dalam negeri berupa konversi lahan pertanian dan mayoritas petani yang berusia tua. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pertanian, dari total luas lahan sawah 7,46 juta hektare, terdapat 659.200 hektare yang beralih fungsi. Kementerian Pertanian mengupayakan hal itu bisa dibendung dengan penegakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kementerian itu juga berupaya mempercepat regenerasi petani guna mengatasi terbatasnya petani muda dengan mendorong munculnya wirausahawan muda pertanian.

Editor: Tri Listiyarini