OIKN Respons Ombudsman Soal Temuan Maladministrasi Lahan IKN

JAKARTA, investor.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) buka suara terkait temuan Ombudsman RI terhadap sejumlah pelanggaran yang terjadi di dalam proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menjelaskan bahwa permasalahan terkait penggunaan dan pembebasan lahan pertanahan yang dinilai bersejarah bagi masyarakat setempat itu terjadi pada 2022 silam dan atas tindak lanjut dari Kementerian ATR/BPN.

“Pada waktu diawal itu ada surat edaran dari Kementerian ATR/BPN, untuk freezing atau membekukannya terlebih dahulu transaksi pengalihan hak atas tanah. Jadi, edaran itu kemudian dari dalam prakteknya bukan hanya pengalihan yang tidak terlayani, tapi ada lebih dari itu,” ungkap Jaka, ditemui dalam acara car free day di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Jaka menilai, hal tersebut memicu aduan masyarakat kepada konsumen. Kemudian, Ombudsman memanggil dan memeriksa pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah (Pemda) dan Otorita IKN. “Ternyata itu masalah komunikasi yang kurang baik dari pelaksana di lapangan. Sesungguhnya, yang ditahan itu adalah pengalihan atas hak tanahnya,” jelas dia.

“Kalau orang ingin mendaftarkan haknya menjadi milik, boleh-boleh saja, tapi pada waktu itu semua ditutup kantornya. Jadi itulah teguran yang diberikan kepada Ombudsman dan Ombudsman sekarang terus mengawal perbaikan yang sudah dilakukan,” lanjut Jaka.

Jaka menyampaikan, terkait dengan polemik ini, Kementerian ATR/BPN dipercaya telah memperbaiki aturannya. Menurut dia, persoalan di IKN sebagai ibu kota pengganti Jakarta ini hanya sebatas masalah pelayanan yang dianggap kurang baik, bukan terkait kasus pertanahan besar.

Adapun sebelumnya, Ombudsman merekomendasikan pemerintah untuk lebih memperhatikan unsur sejarah masyarakat setempat dalam hal penggunaan maupun pembebasan lahan di IKN. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari.

“Kita memberikan saran-saran kepada pemerintah supaya proses pembebasan dan penggunaan lahan di sana itu lebih mempertimbangkan historical, sejarah dari pemegang hak di sana. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di masa yang akan datang,” kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, Jumat (19/1/2024).

Editor: Prisma Ardianto