Pakar: Krisis Beras Diatur untuk Justifikasi Impor Awal Tahun

JAKARTA, investor.id – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa menyampaikan bahwa kenaikan harga beras di awal tahun ini adalah sebuah anomali. Mengingat, lonjakan harga beras terjadi di saat stok beras nasional sebenarnya terjaga aman.

“Januari-Februari (2024) ini anomali bagi saya karena kok tiba-tiba naik begitu cepat sampai kemarin itu harga beras rata-rata nasional di angka Rp 15.950 dari Rp 14.700,” ungkap Andreas, saat dihubungi B-Universe, dikutip Selasa (12/3/2024).

Menurut Andreas, anomali mulanya dapat dideteksi dari rencana pemerintah untuk mengimpor 3,6 juta ton beras pada Desember 2023. Lalu dalam realisasinya, Indonesia pada Januari 2024 meneken kontrak 2 juta ton beras impor dari Thailand dan menyusul impor baru-baru ini sebanyak 1,6 juta ton beras dari India.

Dia juga bilang, kebetulan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kerangka sampel area untuk produksi padi pada Desember 2023 lalu. Data itu menunjukkan bahwa akan terjadi defisit beras mencapai 1,63 juta ton pada Januari 2024 dan 1,15 juta ton pada Februari 2024. Totalnya, akan ada defisit 2,78 juta ton beras pada periode Januari-Februari 2024.

“Itu yang terus-menerus disampaikan oleh pemerintah dan itu menimbulkan kepanikan pasar. Masyarakat berpikir, wah kita dalam kondisi gawat. Padahal, defisit beras Januari-Februari itu memang siklus tahunan,” jelas Andreas.

Tak sampai di situ, fenomena panic buying dari masyarakat untuk membeli beras di pasar semakin menggebu karena minimnya stok beras di ritel modern akibat pembelian beras yang dijatah per orang. “Satu orang hanya boleh beli satu bungkus dan beberapa ritel modern yang benar-benar kosong di foto lalu disebarkan ke mana-mana. Ya masyarakat tambah panik,” urai Andreas.

Menurut Andreas, lonjakan harga beras di awal tahun 2024 ini merupakan akumulasi dari kesalahan komunikasi pemerintah kepada publik dalam menyampaikan informasi ketersediaan stok beras nasional. Padahal, stok beras nasional pada 2024 mencapai 6,7 juta ton, bahkan lebih tinggi dari stok awal 2023 sebanyak 4,06 juta ton.

“Harusnya pemerintah menyampaikan bahwa Januari-Februari kita akan surplus 3,9 juta ton, sehingga masyarakat tenang. Tapi yang dilakukan tidak seperti itu, sehingga harga beras bergejolak,” ujar dia.

Dari sederet kejadian tersebut, Andreas bilang bahwa pemerintah ingin menunjukkan bahwa impor seolah menjadi solusi jalan pintas dalam menjaga ketersediaan stok dan menstabilkan harga beras dalam negeri. “Nah karena itu pemerintah perlu mencari justifikasi (impor beras),” demikian jelas Andreas.

Editor: Prisma Ardianto