Teknologi Padi dari China Belum Tentu Jadi Solusi Pertanian RI

JAKARTA, investor.id–Rencana pemerintah mengintroduksi teknologi padi dari China belum tentu menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah pertanian di Indonesia. Sebab, problem pertanian padi di Indonesia saat ini menyangkut biaya usaha tani yang mahal, terutama untuk sewa lahan dan tenaga kerja.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, produktivitas padi di China memang tinggi, bahkan mengalahkan Indonesia. Tapi jangan lupa, produktivitas padi petani Indonesia sesungguhnya jauh meninggalkan Vietnam dan Thailand. Indonesia hanya kalah dari China. Produktivitas di China tinggi karena lebih dari separuh benih yang ditanam jenis padi hibrida. Sebaliknya, benih padi hibrida di Indonesia masih kecil porsinya.

Di sisi lain, problem terbesar pertanian padi di Indonesia adalah biaya usaha tani yang mahal, terutama untuk sewa lahan dan biaya tenaga kerja. “Dua pos itu sekitar 75-80% dari total biaya produksi usaha tani. Ini yang membuat harga padi/beras Indonesia mahal dan tak kompetitif dengan Thailand atau Vietnam. Apakah introduksi teknologi padi dari China bakal bisa menurunkan biaya sewa lahan dan tenaga kerja? Belum tentu,” ungkap Khudori.

Khudori menyatakan hal itu menanggapi rencana China diundang Indonesia untuk mengembangkan padi sawah di Kalimantan Tengah (Kalteng), seperti disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ihwal rencana mengundang China untuk mengembangkan pertanian di Kalteng dengan memberikan teknologi padinya, tepatnya mulai Oktober 2024, ramai diberitakan beberapa hari ini.

Dalam keterangan yang dikutip Selasa (23/04/2024), Khudori menjelaskan, bisa saja jika teknologi padi introduksi dari China itu diterapkan di lahan hak guna usaha (HGU) dalam luasan tertentu dengan praktik mekanisasi penuh yang membuat biaya sewa lahan dan tenaga kerja menurun. “Tapi ini hanya di wilayah itu (Kalteng). Tidak ada pengaruhnya terhadap biaya sewa lahan dan tenaga kerja di luar wilayah yang memang diusahakan sebagian besar petani kecil dengan lahan sempit,” tutur dia.

Rencana mengintroduksi teknologi padi dari China memang baik. Tetapi, mengintroduksi sistem usaha tani, seperti menghadirkan benih dari negara lain, termasuk China, tidak selalu jadi solusi baik, cespleng, dan langsung applicable. “Pasti butuh adaptasi, baik dari sisi iklim/cuaca, sifat tanah, dan hama penyakit. Proses adaptasi bisa lama bisa pendek dan tak selalu berhasil. Bisa juga mengalami kegagalan,” jelas dia. Lebih dari itu, untuk proses adaptasi seperti itu pasti membutuhkan input dari ahli-ahli lokal agar berhasil. Tanpa keterlibatan ahli-ahli lokal, peluang gagal cukup besar.

Hendaknya jangan pula dilupakan bahwa China itu negara dengan empat musim. Sementara Indonesia negara dengan dua musim. Perbedaan ini bakal memengaruhi karakter budi daya, tanah, perilaku iklim/cuaca juga berbeda. “Ahli di China bisa saja jagoan dalam pertanaman padi di sana, tapi ketika teknologi serupa diterapkan di Indonesia belum tentu berhasil. Hal ini mesti disadari para pengambil kebijakan,” jelas Khudori.

Di sisi lain, Khudori, menyitir penyataan Menko Luhut, menyatakan, introduksi teknologi padi bakal dilakukan di Kalteng, dimulai 100 hektare, baru nanti terus bertambah. “Saya tidak tahu apakah lokasi di Kalteng itu eks Pembukaan Lahan Gambut Sejuta Hektare era Orde Baru tahun 1995 atau 1996? Jika ya, sebenarnya sudah ada hasil kajian sejumlah ahli bahwa dari sejuta ha itu paling banyak yang bisa dikembangkan untuk pertanian tanpa memerlukan teknologi reklamasi dan ameliorasi rumit tidak lebih dari 20%. Jadi yang cocok tak luas juga,” papar Khudori.

Jika diterapkan teknologi reklamasi dan ameliorasi yang rumit maka kawasan pengembangan bisa diperluas sebanyak-banyaknya 30%. Artinya, total kemungkinan bisa dikembangkan di 50% dari kawasan. “Tapi yang terakhir ini pun untuk bisa mendapatkan hasil yang mantap dan stabil butuh waktu 10-15 tahun. Biayanya pun pasti mahal,” kata dia.

Saatnya Berbenah
Lebih jauh Khudori menuturkan, rencana introduksi teknologi padi dari China harus melecut semua pihak untuk berbenah. Karenanya, inisiatif-inisiatif lokal, baik oleh para ahli, petani, maupun yang lain untuk terus memperbaiki pertanian padi sebaiknya terus didorong.

Terkait benih, penting bagi pemerintah untuk membangun ekosistem yang memungkinkan tumbuh-kembangnya benih yang baik. Salah satunya adalah penetapan harga yang rasional. Benih yang baik pasti harganya mahal. Kalau penetapan harganya tidak rasional seperti sekarang, yang terjadi adalah benih yang tak terjamin alias abal-abal dan petanilah yang dirugikan.

Di luar itu, inisiatif para pengembang benih (breeder) padi lokal yang merakit benih tahan genangan 21 hari dengan survival rate 90% atau benih dengan kelebihan-kelebihan lain adalah penting dan jauh lebih berguna. Sebab, benih itu memang dirakit untuk menjawab masalah yang ada dan riil di masyarakat petani.

Wapres Jusuf Kalla pada 2007 pernah ke China dan kepincut benih hibrida negara itu. China memang tersohor soal itu karena di negara tersebut ada pengembangan/penemu benih hibrida yang termasyhur di dunia yakni Yuang Longping. Produktivitas padi diklaim bisa 16 ton per hektare. Bahkan, saat itu, ada kerja sama antara perusahaan China dengan Indonesia di bidang perbenihan.

Belakangan diketahui, setelah benih padi hibrida yang diimpor dan dibagikan sebagai bagian dari bantuan benih kepada petani, hasilnya tidak menggembirakan. Di beberapa tempat, padi hibrida yang ditanam petani terserang penyakit. Ini menandakan bahwa tidak mudah mengintroduksi sistem usaha tani, benih salah satunya. “Pasti butuh inovasi tambahan. Inovasi ketahanan penyakit misalnya,” tandas Khudori.

 

 

Editor: Tri Listiyarini