Tok, IKN Dapat Jatah Anggaran Rp 48,8 Triliun Sampai Jadi Kota Politik

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran mencapai Rp 48,8 triliun untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi kota politik. Anggaran pembangunan IKN tahap kedua ini dialokasikan selama 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo pada 2025–2029.

Usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan IKN akan tetap dilanjutkan. Pembangunan IKN mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai arahan dari Presiden Prabowo.

“Sebagai penjelasan kepada masyarakat luas, tahap pertama yaitu 2022-2024, juga telah menghadirkan berbagai progres, ada berbagai infrastruktur yang juga telah selesai 100%, namun ada juga yang masih on going, berlanjut. Memang kita fokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP),” ungkap AHY di Istana Kepresidenan, pada Selasa (21/1/2025).

Selanjutnya pada tahun kedua, pembangunan akan difokuskan untuk menghadirkan gedung legislatif dan gedung yudikatif di IKN. Ini akan melengkapi kesiapan gedung-gedung eksekutif yang telah berdiri di IKN sebagai kota politik.

“Di tahap kedua, 2025-2029, dan tadi Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan,” urai AHY.

Dia bilang, anggaran itu akan dibagi lagi per tahun sesuai keperluan dari pembangunan IKN. Anggaran yang ada juga perlu dikawal bersama-sama dengan ketat.

“Yang jelas anggaran tersebut dipersiapkan dan dialokasikan agar kami, khususnya OIKN agar bisa menyelesaikan project pembangunan fasilitas atau gedung-gedung untuk parlemen, untuk legislatif dan juga untuk yudikatif,” jelas AHY.

Kontribusi Swasta di IKN

Editor: Prisma Ardianto