Petani Sawit Kritik Perpres 5/2025

Dia berharap pemerintah dapat memilah lahan mana yang harus dimasukkan ke dalam kawasan hutan, dan mana yang tidak. “Tidak dicampur aduk. Karena kan semua punya sejarah, punya Latar belakang,” papar Setiyono.

Apalagi, program-program tata ruang yang dijalankan pemerintah selama ini beberapa kali berubah. Penetapannya pun lebih lewat pantauan satelit daripada langsung turun ke lapangan.

“Misalnya yang dulu sudah tidak kawasan (hutan), tiba-tiba masuk jadi kawasan (hutan). Apalagi sudah bersertifikat. Memang kita sadari, ada juga memang di kawasan (hutan). Betul, itu ada. Tapi kan yang transmigrasi kan program pemerintah juga,” tuturnya.

Pemerintah diharapkan benar-benar turun ke lapangan untuk melihat permasalahan yang ada. Apalagi, ada aturan yang menyatakan bahwa petani yang punya lahan di bawah 5 hektar tidak akan diganggu.

“Kalau memang ada yang masuk kawasan hutan lindung, ya kami tidak lawan. Itu memang salahnya masyarakat menanam (sawit) di hutan lindung,” ungkap Setiyono.

Presiden Prabowo telah meneken Perpres 5/2025 mengenai Penertiban Kawasan Hutan pada 21 Januari 2025. Tujuannya untuk melakukan penyelesaian permasalahan tata kelola lahan dan kegiatan usaha di dalam kawasan hutan. Dengan aturan tersebut, pemerintah akan melakukan penertiban kawasan hutan terhadap setiap orang yang melakukan penguasaan kawasan hutan tidak sesuai perundang-undangan.

Perpres ini juga mengatur pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan yang bertugas melaksanakan penertiban kawasan hutan melalui penagihan dikenakan sanksi denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan dan pemulihan aset di kawasan hutan.

Satgas akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI sebagai Ketua Pengarah dengan Wakil Ketua antara lain Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri. Anggota terdiri dari Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Agraria, Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan, Menteri LHK, Kepala BPKP. Sebagai Ketua Pelaksana Satgas adalah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Wakil Ketua Pelaksana antara lain Kepala Staf Umum TNI, Kepala Bareskrim, Deputi Bidang Investigasi BPKP.

Editor: Prisma Ardianto