DPR Apresiasi Pemerintah Jaga Harga dan Stok Kebutuhan Pokok Selama Ramadan

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid mengapresiasi kerja keras Pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok lainnya di Bulan Ramadhan 2025. Nurdin mengaku optimistis, tidak akan terjadi kelangkaan dan gejolak harga bahan kebutuhan pokok hingga Hari Raya Idul Fitri 2025.

Nurdin menyampaikan hal ini setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Selain sidak khusus soal Minyakita, mereka juga melakukan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar tersebut selama Bulan Ramadan 2025.

"Sidak Komisi VI bersama Wakil Ketua DPR Pak Dasco dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok selama Bulan Puasa dan Hari Raya Idhul Fitri serta ingin memastikan harga sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Pemerintah," ujar Nurdin.

Dari sidak tersebut, kata Nurdin, diketahui bahwa stok barang dan harga barang kebutuhan pokok tidak ada masalah, termasuk minyak goreng.

"Stok tak masalah. Harga juga sudah sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi). Para pengecer bilang bahwa sudah seminggu ini harga (minyak goreng) sudah sesuai dengan HET yaitu Rp15.700 per liter," tandas Nurdin.

Selain memastikan ketersediaan dan stabilitas harga, Nurdin juga menjelaskan bahwa dalam sidak ini, DPR juga ingin mengecek langsung kasus Minyakita yang belakangan meresahkan masyarakat. Diketahui, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengurangi takaran Minyakita dan dijual dengan harga tinggi.

“Kami juga ingin mengecek secara mendadak di lapangan terkait masalah minyak goreng, khususnya brand Minyakita,” ujar Nurdin.  

Rombongan DPR mengambil tiga sampel Minyakita dari produksi berbeda dari tiga kios untuk dicek standardisasi ukurannya. Hasilnya, ujar Nurdin, ditemukan minyak goreng merek Rizki yang diproduksi PT Bina Karya Prima tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa hingga barcode-nya tidak bisa dicek.

“Produk minyak goreng itu juga tidak sesuai dengan takaran dan harganya di atas HET. Dari kemasan 1 liter, ternyata takarannya kurang dari 800 mililiter. Harganya Rp 16 ribu, tanpa tanggal kadaluwarsanya. Barcode-nya tidak bisa dicek," jelas Nurdin.

Karena itu, Nurdin Halid mendukung sikap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa DPR bakal melaporkan temuan tersebut ke Kementerian Perdagangan. Nurdin bahkan mendesak agar produk seperti itu ditarik dari pasaran karena sangat berbahaya dan merugikan masyarakat.

"Saya setuju dan mendukung Pak Dasco yang meminta Kementerian Perdagangan dan Satuan Tugas Pangan untuk terus aktif memonitor kondisi produk-produk Minyakita di seluruh daerah di Indonesia. Memonitor secara intensif supaya harga tetap bisa stabil dan tidak ada pengurangan volume," pungkas Nurdin.

Selain Dasco dan Nurdin, dalam sidak tersebut tampak Ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini beserta 3 Wakil Ketua Komisi VI, yakni, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo, dan Adisatrya Suryo Sulisto serta sejumlah anggota Komisi VI lainnya.

Editor: Maswin