Penjarahan Sawit Makin Brutal, Aparat Diminta Segera Bertindak

Keberadaan Satgas seharusnya tidak sampai menghambat produksi dan keberlanjutan industri sawit. "Satgas harus memilah izin usaha dengan lebih teliti. Jangan hanya mengacu pada Kementerian Kehutanan. Jika tanah sudah bersertifikat seperti SHM, HGB, atau HGU dan bukan kawasan hutan, maka harus dikeluarkan dari penyitaan," kata Sadino.

Data mencatat, sekitar 3,4 juta hektare dari total 16 juta hektare kebun sawit berada di dalam kawasan hutan, baik milik perusahaan maupun masyarakat. Padahal, industri sawit berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Pada 2023, kapasitas produksi industri sawit nasional mencapai Rp729 triliun, dengan kontribusi ke APBN sebesar Rp 88 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp50,2 triliun, PNBP Rp32,4 triliun, dan Bea Keluar Rp6,1 triliun. Sektor ini juga menyerap 2,4 juta petani swadaya dan 16 juta tenaga kerja.

Sadino menegaskan bahwa lahan sawit yang masih dalam proses perizinan harus didukung hingga ada penyelesaian resmi. Pasalnya, HGU dan kebun sawit kerap menjadi agunan kredit bank. Jika Satgas bertindak ceroboh, dampaknya bisa meluas ke sektor ekonomi.

"Lahan kebun sawit berbeda dengan tambang. Jika tidak dikelola dengan baik, hasilnya bisa rusak dan produksinya turun drastis. Sementara tambang, meskipun dipasangi plang larangan, kandungan mineralnya tetap ada dan tidak berpindah tempat," pungkasnya.

Sebagai informasi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah menerbitkan SK No. 36 Tahun 2025 yang mencatat 436 perusahaan sawit yang lahannya masuk dalam kawasan hutan. Daftar ini menjadi dasar kerja bagi Satgas yang dibentuk Presiden Prabowo melalui Perpres No. 5 Tahun 2025 dan dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Selama sebulan terakhir, Satgas telah menyegel serta menyita ribuan hektare lahan sawit di Kalimantan Tengah karena dianggap melanggar hukum.

Editor: Indah Handayani