Pengenaan Tarif Bisa Jadi Opsi saat Berlaku Pelonggaran Impor

JAKARTA, investor.id – Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kuota impor yang selama ini disebut kerap bermasalah. Menurut Firnando, kebijakan Prabowo tersebut bisa berdampak positif bagi perbaikan tata kelola impor.

“Menurut saya keputusan presiden untuk membuka impor itu bagus, ada efek bagusnya,” ujar Firnando kepada wartawan, Kamis (10/6/2025).

Namun, Firnando menekankan dalam merealisasikan kebijakan itu, pemerintah perlu melakukan kajian pada dampak dari pembukaan keran impor untuk komoditas yang diproduksi dalam negeri maupun produk asli.

“Pemerintah harus memperhatikan komoditas-komoditas apa saja yang bisa dibebaskan. Karena ada komoditas-komoditas yang kita produksi dalam negeri, kalau kita kebanjiran impor, itu juga tidak baik juga,” tandas dia.

Dengan demikian, Firnando mengimbau ada pembatasan atas beberapa komoditas sebagai upaya melindungi produsen lokal. Di samping itu, ia juga mengusulkan ada skema tarif bagi barang-barang impor yang masuk. Dengan demikian, pasar dalam negeri tidak dibanjiri barang impor murah, yang malah bisa memukul produsen dalam negeri. Apalagi, gagasan pasar bebas yang kini diusung belum sepenuhnya setara.

“Menurut saya cara yang terbaik, adalah dengan penetapan tarif. Saya rasa itu bisa menjadi solusi terbaik untuk komoditas-komoditas di Indonesia. Karena dengan adanya tarif itu, kita semua bisa terbuka, bisa transparan, jadi akan menjadi baik juga bagi pemerintah Indonesia,” jelas Firnando.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk menghapus pembatasan kuota impor terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti pangan.

“Justru itu yang kita harapkan nanti dengan kepentingan hulu dan hilir itu yang nanti harus seimbang. Jadi nanti manakala itu untuk kepentingan hulu, untuk kepentingan industri, kepentingan produksi dalam negeri itu yang harus dipertimbangkan, dihitung betul-betul,” jelas dia.

Prabowo ingin membuka keran impor daging dan komoditas lainnya sebebas-bebasnya di tengah isu penetapan tarif impor tinggi 32% dari AS. Mulanya, Prabowo mengkritik keberadaan persetujuan teknis (pertek) yang menghambat gerak pengusaha. Prabowo menegaskan semua pertek tak boleh lagi diterbitkan tanpa restu presiden.

Editor: Prisma Ardianto