Dua Strategi Mentan Amran Bangkitkan Semangat Petani

JAKARTA, investor.id–Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, dua strategi pemerintah untuk membangkitkan semangat bercocok tanam para petani padi di Tanah Air adalah mengintervensi kebijakan pupuk bersubsidi dan harga beli gabah.

Melalui dua jurus tersebut, petani kembali bersedia melakukan usaha tani padi usai menyelesaikan masa panen. Hasilnya, dalam tiga bulan ke depan terdapat standing crop tanaman padi siap panen seluas 3,7 juta hektare (ha) yang setara untuk memenuhi kebutuhan beras pada periode enam bulan berikutnya.

Mentan menjelaskan, permintaan para petani sebenarnya sederhana, yakni permudah sarana produksi seperti pupuk dan beli hasil produksinya dengan harga menguntungkan. Dua permintaan itu yang dipenuhi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memastikan jumlah dan akses pupuk bersubsidi serta menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di petani Rp 6.500 per kilogram (kg) untuk semua kualitas (any quality).

“Permintaan petani sangat sederhana, permudah sarana produksi dan beli hasil produksinya dengan harga yang menguntungkan. Makanya, pemerintah siapkan sarana produksinya yakini pupuk dan membeli hasil produksi dengan baik. Selesai, petani pasti berproduksi. Bukti, sekarang standing crop siap panen tiga bulan ke depan 3,7 juta ha, itu bisa memenuhi kebutuhan (beras) kita enam bulan ke depan, itu kita sudah hitung,” jelas Mentan.

Mentan memastikan para petani kini bahagia dengan dua kebijakan pemerintah itu. Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) nasional Maret 2025 sebesar 123,72 atau naik 0,22% dari bulan sebelumnya. “Betul, petani saat ini merasa bahagia karena sarana produksi, salah satunya pupuk bersubsidi, tersedia. Dulu, petani kesulitan, saat pertama kali dilantik, kami keliling Indonesia, suara petani bulat, pupuk langka, pupuk tidak ada, sekarang alhamdulillah selesai,” tutur Mentan. 

Petani juga bahagia karena HPP GKP dinaikkan jadi Rp 6.500 per kg dan saat ini tidak ada lagi tengkulak. “Yang terpenting, harga gabah dinaikkan oleh Bapak Presiden, itu mutlak, tidak boleh ditawar, tidak boleh ada tengkulak (middlemen) bermain di tengahnya karena pasti dibereskan. Calo-calo, mafia pupuk dihilangkan, mafia pupuk ada, ada yang kita kirim ke penegak hukum, 50 lebih untuk minyak goreng, pupuk, dan seterusnya, tersangka sudah 20,” ujar dia.

Dalam Program Investor Daily Talk bertema Panen Raya, Jaga Momentum Kedaulatan Pangan yang tayang Jumat (11/04/2025), Mentan menyatakan, pemerintah telah membuktikan efektivitas dua kebijakan tersebut saat panen raya serentak yang dipusatkan di Majalengka, Jawa Barat, pada 7 April 2024, dengan dipimpin langsung Presiden Prabowo.

“Di panen raya ini, pertama, Bapak Presiden, ingin memantau langsung apakah kebijakan yang diberikan dalam 100 hari pemerintahan berdampak positif, ada, kelihatan. Kedua, momentum panen itu luar biasa, dihadiri 192 bupati/walikota, 13 gubernur, tiga wakil gubernur, seluruh Indonesia, lebih dari 200 kepala daerah hadir,” kata dia.

Hasilnya, mayoritas pemimpin daerah dan para petani mengapresiasi kebijakan propetani yang telah dirilis pemerintah terkait pupuk dan harga gabah. “Alhamdulilah, sekitar 90% berterima kasih kepada Bapak Presiden dengan kebijakan cepat untuk pupuk dan kebijakan harga gabah, dua ini poin penting ini yang diminta petani,” jelas Mentan.

Revolusi Pertanian

Kebijakan pupuk bersubsidi yang menjadi lebih mencukupi jumlahnya dan mudah aksesnya merupakan salah satu revolusi yang dilakukan pemerintah di bidang pertanian. Menurur Mentan Amran, apabila jumlah pupuk kurang maka impor beras pun terjadi, artinya ketika volume pupuk berkurang hingga separuh sama saja merencanakan impor beras.

“Kami lihat, dulu, pupuk itu kebutuhannya kurang lebih 9,5 juta ton, tapi yang dikirim volumenya hanya 4,7 juta ton. Kami ikut rapat terbatas (ratas) sampai lima kali, kami sampaikan ke Bapak Presiden, pupuk ini harus ditambah karena tanaman seperti manusia dan hewan, contoh ayam, kalau makannya kurang jadi kurus, kalau pupuknya kurang pasti impor (beras). Kalau kita kurangi pupuk 50% sama dengan merencanakan untuk impor (beras),” ungkap Mentan.

Langkah impor beras gegara pupuk yang kurang sama saja melemahkan petani Indonesia dan negara. Artinya, kebijakan yang ada justru berpihak ke negara lain. Untuk itulah, kemudian volume pupuk bersubsidi kembali dipulihkan menjadi 9,55 juta ton dengan basis kuantum. “Kalau impor beras berarti sama dengan melemahkan petani kita, melemahkan petani kita berarti melemahkan negara kita. Artinya, kita berpihak ke petani negara lain karena kita impor, sama saja memperkuat negara eksportir. Benar? Kalau ingin memperkuat negara, kita harus beri dukungan sarana produksi, beli dengan harga yang menguntungkan petani, kami yakin produksi naik,” jelas Mentan.

Dengan kemudahan akses pupuk saja, produksi beras nasional saat ini sudah naik 62%. “Kenaikan (produksi) 62%, anggaran tetap sama, di periode Oktober 2024-Maret 2025 itu anggaran (pupuk) masih sama, yang direncanakan belum kita belanjakan sepenuhhnya, tapi produksi beras kita sudah naik sampai 62%,” tandas Mentan Amran.

Editor: Tri Listiyarini