Ancam UMKM, Akademisi Minta Pemerintah Kaji Ulang Rencana Hapus Kuota Impor

YOGYAKARTA, investor.id – Pemerintah berencana menghapus kuota impor sejumlah komoditas menyusul kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang dikenakan Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia. Penghapusan kuota impor tersebut bertujuan mempermudah pelaku usaha, menciptakan ekosistem penciptaan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Hempri Suyatna, S.Sos, M.Si., menilai kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam. 

Ia mengingatkan, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) sedang menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi yang melemah.

“Meskipun dalam jangka pendek kebijakan ini akan memberikan manfaat untuk menghapus proses perburuan rente dan monopoli yang diduga sering terjadi antar importir,” jelas Hempri.

Menurut Hempri selama ini kuota impor hanya dimiliki oleh pelaku bisnis yang dekat dengan pusat kekuasaan.

Ia menegaskan jika kebijakan ini dimaknai sebagai pembukaan kran impor secara besar-besaran, maka kebijakan ini akan mengancam ketahanan ekonomi pelaku UMKM.

Produk UMKM Indonesia saat ini masih belum mampu bersaing di pasar global. Ia mencontohkan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur impor, justru membuat produk luar membanjiri pasar.

Akibatnya, sejumlah perusahaan dalam negeri seperti manufaktur, teknologi, hingga startup terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena menurunnya efisiensi produksi.

Jika kebijakan penghapusan kuota impor tetap diberlakukan, UMKM dituntut untuk terus berinovasi agar mampu bersaing. Selain itu, Hempri menekankan pentingnya dukungan pemerintah melalui insentif struktural. 

“Komitmen dari pemerintah dalam melindungi produk-produk UMKM dengan berbagai bentuk dukungan struktural sangatlah dibutuhkan,” ujarnya. 

Ia juga mendorong pemerintah untuk memperkuat gerakan cinta produk lokal, yang selama ini hanya sebatas slogan. Menurutnya, perlu ada perubahan budaya masyarakat yang masih merasa bangga menggunakan produk asing.

“Dalam konteks budaya, perlu ada upaya untuk merubah budaya inferior masyarakat,” pungkasnya.

Editor: Maswin