Menpar Apresiasi Langkah Pemerintah Perketat  Awasi Operasi Tambang di Raja Ampat

JAKARTA, investor.id – Kementerian Pariwisata menyambut baik langkah sejumlah kementerian dan pemerintah daerah yang akan mengawasi secara ketat operasional perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan Raja Ampat.  

Tercatat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sepakat memperketat pengawasan operasional tambang PT Gag Nikel.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, hal ini merupakan bukti seluruh pihak mendorong ekologi dan pariwisata berkelanjutan yang ada di kawasan Raja Ampat. Dia pun mengapresiasi langkah pengawasan dan evaluasi yang dilakukan tiga kementerian itu.

“Kebijakan ini membuktikan bahwa kita satu suara dalam menjaga kawasan yang rentan namun luar biasa berharga ini," ucap ucap Widiyanti dalam pernyataannya di media sosial Instagram pribadinya, Rabu (11/6/2025).

Dalam kesempatan tersebut Menpar juga telah mengusulkan pembentukan tim lintas kementerian untuk menyusun masterplan terpadu Raja Ampat yang berorientasi pada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dengan menekankan prinsip keterpaduan ekologi, socio-cultural, dan skala ekonomi.

"Mari kita jadikan Raja Ampat bukan sekadar tempat indah yang dikunjungi, tetapi simbol komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan," pungkasnya.

Sebumnya diberitakan, Pemerintah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Keputusan ini diambil setelah keempat perusahaan, yaitu PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham dinilai melakukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan, pencabutan IUP empat perusahaan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto berdasarkan keputusan Rapat Terbatas (Ratas) serta hasil koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Daerah setempat, baik Gubenur Papua Barat Daya maupun Bupati Raja Ampat

Salah satu dasar pertimbangan Presiden adalah upaya menjaga kawasan geowisata Raja Ampat sebagai salah satu prioritas utama, dengan tujuan menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati laut agar terus terjaga, sekaligus mengembangkan potensi wisata kelas dunia secara berkelanjutan. 

"Setelah kita turun mengecek ke lapangan, kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga ke arah konservasi," papar Bahlil.

Sebagai informasi, seluruh penerbitan perizinan 4 perusahaan pertambangan yang dicabut izinnya terbit sebelum penetapan Geopark Raja Ampat (Geopark ditetapkan 2017 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 2023 oleh UNESCO).

Editor: Maswin