GCG dan Digitalisasi Cegah Praktik Koruptif di BUMN

JAKARTA, Investor.id – Penerapan tata kelola baik (good corporate governance) dan digitalisasi bisa mencegah praktif koruptif di BUMN. Hal itu diterapkan oleh PT Pertamina, termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Terlebih, BUMN tersebut juga sudah mengimplementasikan Sistem Manajemen Antipenyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.  “Dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, Pertamina bisa bisa dengan mudah dan cepat mengetahui jika terjadi penyelewengan,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria, Rabu (16/7/2025).

Sofyano menilai, penerapan tata kelola yang baik, didukung pula sistem SMAP, merupakan komitmen Pertamina untuk menjadi perusahaan yang bersih. BUMN ini juga bisa memberantas korupsi di tubuh perusahaan.  

Apalagi, lanjut dia, banyak sistem lain yang dibuat seperti digitalisasi di dalam lini bisnis Pertamina. Melalui upaya tersebut, diharapkan operasional BUMN pun berjalan efisien dan diharapkan juga bisa menghindarkan berbagai praktik koruptif.

”Hanya saja, Pertamina juga perlu secara periodik melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut,” jelas dia.  

Menurut Sofyano, selain mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sistem tersebut juga bisa membantu aparat penegak hukum (APH) dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Dengan penerapan SMAP, jika terjadi pelanggaran, akan mudah diketahui dan ditindaklanjuti APH.

Dalam kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung, misalnya, Sofyano yakin, penerapan SMAP oleh Pertamina cukup membantu APH dalam pengungkapan kasus tersebut. Sebut saja hilangnya beberapa pasal dalam surat perjanjian kerja sama.

Makanya, lanjut Sofyano, berbagai upaya Pertamina tersebut harus selalu didukung. Apalagi, Pertamina adalah entitas bisnis yang besar dan mampu memberi kontribusi ekonomi besar kepada negara.

Sofyano sependapat, BUMN lain pun selayaknya menerapkan ISO 37001;2016 sebagaimana dilakukan Pertamina. Sebab, pada prinsipnya, BUMN memang harus menudukung aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.  

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina berkomitmen penuh dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pada 2024 misalnya, jumlah wajib lapor LHKPN Pertamina Group merupakan yang terbanyak dari seluruh BUMN.

Komitmen Pertamina dalam penerapan tata kelola yang baik tersebut, kata Fadjar telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga independen. Salah satunya dengan diraihnya predikat Perusahaan Sangat Terpercaya (Indonesia Most Trusted Company) dari Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2024 yang diberikan oleh Majalah Swa bersama Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG).

Editor: Harso Kurniawan