Ombudsman Cerita Penggilingan Padi Banyak Tutup, tapi Stok Beras Bulog Melimpah

JAKARTA, investor.id – Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menemukan fakta mengejutkan saat memantau kondisi di Karawang, Jawa Barat. Banyak penggilingan padi tidak beroperasi, sementara stok beras di gudang Perum Bulog justru melimpah.

Yeka menemukan 23 penggilingan yang disidak, 10 di antaranya telah berhenti beroperasi. Ia juga menemukan tumpukan sekam—limbah dari proses penggilingan—yang cukup melimpah, tapi stok beras di penggilingan yang masih beroperasi sangat sedikit.

“Jadi stok beras di penggilingan itu sekitar 5-10% dari normal,” jelas Yeka dalam sebuah diskusi publik di Gedung Ombudsman RI, Selasa (26/8/2025).

Temuan itu menjadi mengejutkan. Menurutnya, para pengusaha penggilingan biasanya menyimpan stok beras untuk satu hingga tiga bulan. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda.

"Saya tanya (ke pengusaha penggilingan) kalau stok aman sebulan, berapa biasanya jualan? 10 ton. Jadi kalau sebulan itu 300 ton. Ada yang stok aman tiga bulan, biar kerjanya nyaman tidak kepikiran," terang Yeka.

Akan tetapi, Yeka justru menemukan stok beras di penggilingan justru hanya tersedia 5-10% dari kapasitas normal saat sidak ke Karawang. Sementara itu, Yeka mengatakan stok beras justru malah melimpah di gudang Perum Bulog.

“Di Bulog, stok luar biasa. Semenjak saya di Ombudsman, saya ke gudang Bulog, begitu buka gerbang itu langsung terlihat berasnya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Yeka juga menyoroti ironi antara harga gabah yang tinggi dan kesejahteraan petani. Meskipun harga gabah kering panen (GKP) berada di kisaran Rp 7.400 - Rp 8.400 per kilogram, jauh di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500/Kg, para petani mengaku belum merasakan keuntungan.

“Saya tanya lagi ke petani, kalau harga seperti itu untung dong? Tapi senyumnya petani malah ketus. Jadi saya bingung,” ungkap Yeka.

Para petani mengadukan bahwa harga jual gabah bukanlah satu-satunya patokan kesejahteraan. Mereka menjelaskan bahwa harga yang tinggi belum tentu menguntungkan jika tidak sebanding dengan modal produksi, kerugian akibat gagal panen, dan utang yang harus ditanggung.

“Harga yang bagus belum tentu pendapatan mereka sejahtera,” pungkas Yeka, menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan harga di tingkat hulu dan kondisi riil di tingkat petani.

Editor: Prisma Ardianto