Amankan Pangan Ramadan, Barantin Siagakan 3.930 Personel di Seluruh Indonesia

JAKARTA, investor.id – Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyiagakan 3.930 personel untuk memperketat pengawasan lalu lintas komoditas pangan asal pertanian dan perikanan selama Ramadan hingga Idulfitri 2026. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan frekuensi dan volume komoditas pangan yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Barantin, Hudiansyah Is Nursal, menyatakan bahwa peningkatan pengawasan ini bertujuan menjamin keamanan konsumsi masyarakat selama menjalankan ibadah.

“Selama momen Ramadan, Barantin meningkatkan pengawasan lalu lintas komoditas pangan. Memastikan keamanan dan mutu pangan yang akan dikonsumsi masyarakat selama menunaikan ibadah Ramadan,” ujar Hudiansyah dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Berdasarkan data Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI), tren lalu lintas bahan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, hingga cabai cenderung meningkat signifikan dibanding bulan biasa. Data Best Trust mencatat volume bahan pokok pada Ramadan tahun lalu melonjak 69% menjadi 56,04 ratus ribu ton. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas ikan (137%), disusul beras (92%), dan jagung (18%).

“Tren lalu lintas komoditas pangan asal pertanian dan perikanan selama Ramadan hingga Idulfitri, berdasarkan data dari PDSI (Pusat Data dan Sistem Informasi) relatif meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, seperti beras, daging, ikan, telur, cabai, bawang, dan bahan pokok lainnya. Dengan demikian Karantina terus siaga memberikan layanan kepada masyarakat, memberikan jaminan kesehatan,” imbuhnya.

Layanan karantina kini tersebar di 161 satuan pelayanan pada 38 provinsi, mencakup bandara, pelabuhan, pos lintas batas negara (PLBN), hingga kantor pos. Pengawasan ekstra 24 jam difokuskan pada wilayah dengan lalu lintas tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Barantin juga mewaspadai potensi penyelundupan di daerah perbatasan, seperti Entikong, Kalimantan Barat. Merujuk data tahun lalu, penahanan komoditas ilegal tertinggi tercatat di Sumatra Utara (45 kasus), Sulawesi Utara (32 kasus), dan Sumatra Barat (19 kasus).

“Antisipasi penyelundupan pangan, kami terus perkuat sinergi dengan instansi terkait, baik di pos lintas batas negara, pelabuhan penyeberangan, maupun bandara. Tempat pemasukan dan pengeluaran yang rawan, pengawasannya lebih ketat. Komoditas tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan tidak menjamin keamanan dan mutunya,” jelas Hudiansyah.

Ia mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap komoditas pertanian dan perikanan yang akan dilalulintaskan guna menjamin legalitas dan kesehatan pangan.

“Kami imbau kepada masyarakat demi kenyamanan dan keamanan bersama untuk melaporkan komoditasnya sebelum melalulintaskan. Bila menemukan indikasi pelanggaran karantina jangan sungkan untuk melaporkan kepada kami maupun instansi terkait lainnya,” pungkasnya.

Editor: Prisma Ardianto