Insentif LocalCurrency Settlement

Ketergantungan tinggi terhadap dolar membuat rupiah rawan terdampak kebijakan Amerika Serikat, yang dipastikan tidak menghitung kepentingan Indonesia. Kita juga pernah merasakan getirnya krisis mata uang di Asia Tenggara pada 1997-1998, yang memicu krisis multidimensi berkepanjangan.

Saat krismon itu, dolar tiba-tiba melambung menembus Rp 16.000, dari semula dikendalikan pemerintahan Orde Baru sekitar Rp 2.000-2.500. Alhasil, banyak perusahaan tergoncang menanggung utang valasnya yang tiba-tiba meroket, sementara masyarakat dibebani harga-harga barang yang melonjak tinggi di tengah PHK massal di mana-mana.

Karena itu, penerapan Local Currency Settlement (LCS) untuk mengurangi ketergantungan pada greenback, merupakan keniscayaan. LCS ini mulai dirintis Bank Indonesia (BI) tahun 2018, dengan negara jiran Malaysia dan Thailand.

LCS itu membuka kesempatan transaksi bilateral langsung menggunakan mata uang lokal, tidak lagi mesti dolar AS. Selain meningkatkan perdagangan maupun investasi antarnegara, penggunaan mata uang lokal akan mendukung stabilitas mata uang masing-masing dan perekonomian.

Diversified currency kemudian juga dijalankan Indonesia dengan mitra dagang terbesar RRT, yang memang sudah lama sangat berkepentingan untuk meningkatkan penggunaan renminbi secara global, menandingi dolar Amerika. Untuk mengurangi penggunaan dolar dalam transaksi bilateral, BI juga menginisiasi kerja sama LCS dengan Jepang sejak Agustus 2020.

Nilai transaksi menggunakan LCS dengan empat negara mitra itu mencapai US$ 2,53 miliar tahun 2021. Angka ini naik dua kali lipat, dengan penggerak utama Tiongkok.

BI sendiri sebagai otoritas moneter yang bertugas mengelola stabilitas nilai rupiah jelas sangat berkepentingan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas, dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi dengan berbagai negara mitra. Pemerintah juga tentu saja berkepentingan, apalagi stabilitas nilai tukar rupiah kini menghadapi tantangan volatilitas di pasar keuangan seiring kebijakan yang ditempuh oleh negara maju, terutama tapering dan penaikan suku bunga acuan The Fed yang dipercepat.

Bank sentral Amerika Serikat itu sebelumnya mengindikasikan kemungkinan menaikkan suku bunga tiga kali tahun ini, namun belakangan diperkirakan bisa hingga 7 kali, menyusul inflasi mereka yang menembus 7,5% Januari lalu atau tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Seiring dengan itu, yield obligasi US treasury tenor 10 tahun kemarin menembus 2,01%, padahal pada 1 Desember lalu masih di level 1,43%.

Artinya, perluasan penggunaan LCS ini menjadi salah satu langkah signifikan dan fundamental yang diperlukan dalam menghadapi volatilitas di pasar keuangan, mengantisipasi respons kebijakan yang ditempuh negara-negara maju yang inflasinya melonjak tinggi. Pasalnya, volatilitas rupiah akan berdampak negatif pada pemulihan ekonomi nasional, mengingat kita masih bergantung hingga sekitar 90% bahan baku dan barang modal dari impor.

Sementara itu, pasar valas di dalam negeri juga masih sangat didominasi oleh dolar Amerika. Meski share impor dari Amerika Serikat hanya sekitar 6,3% dan share ekspor 11%, tetapi penggunaan dolar AS untuk impor menembus 84,3% dan ekspor 95,1%. Sedangkan impor Indonesia yang terbesar dari Tiongkok dengan share sekitar 29%, demikian pula ekspor ke negara dengan penduduk terbanyak di dunia itu, yang share-nya sekitar 19,5%.

Untuk itu, selain memperluas jalinan kerja sama LCS dengan mitra-mitra utama seperti Australia yang neraca dagang kita masih defisit, pemerintah juga harus mendengarkan suara pengusaha agar mereka mau meningkatkan penggunaannya. Kalangan pengusaha antara lain meminta pemerintah dan otoritas terkait mengatur ambang batas (threshold) dalam penerapan local currency settlement, guna mempermudah pelaksanaan terutama dengan Tiongkok. Pasalnya, selama ini, pihak yang akan melakukan LCS harus menggunakan underlying meski transaksinya kecil.

Pengusaha antara lain mengusulkan dipatok saja 500 ribu renminbi senilai Rp 1,2 miliar. Sedangkan untuk transaksi di bawah Rp 1,2 miliar tidak perlu lagi underlying, karena ribet urusannya.

Kelonggaran regulasi yang memudahkan pengusaha melakukan LCS ini akan mengoptimalkan penggunaannya, terutama dengan RRT yang merupakan mitra dagang terbesar RI. Impor nonmigas dari negara komunis itu menembus US$ 55,7 miliar tahun lalu, dari total impor RI US$ 196,2 miliar. Sedangkan ekspor nonmigas kita ke sana sekitar US$ 51,1 miliar, dari total ekspor RI US$ 231,5 miliar. Artinya potensinya masih sangat besar.

Guna mendapatkan dampak yang lebih besar, insentif menarik juga perlu diberikan, misalnya mendapat keringanan pajak. Pasalnya, renminbi penggunaannya masih terbatas, belum sepenuhnya dapat dikonversi seperti dolar AS yang dapat digunakan di mana pun, untuk transaksi apa pun. Di sisi lain, diversifikasi mata uang makin dibutuhkan untuk stabilitas rupiah maupun ketangguhan ekonomi negeri ini, untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Editor: Investor.id