Marak Serangan Siber, Perbankan Dituntut Perkuat Daya Tahan

JAKARTA, investor.id – Maraknya serangan siber yang terjadi di dunia tak terkecuali di Indonesia membuat semua sektor harus melakukan antisipasi. Industri perbankan sebagai sektor jasa keuangan dituntut untuk memperkuat manajemen risiko siber dan memiliki daya tahan yang baik. 

Pasalnya, kejahatan siber terjadi dengan intensitas luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh negara disibukkan dengan persoalan yang sama. “Jadi ini terjadi di mana saja, konstan dan terus menerus, kita harus siap dan cybercrimetidak pandang bulu, bank size besar atau kecil sama saja menghadapi risiko. Makanya, bank harus siap dan juga punya daya tahan kuat,” jelas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2012-2017 Muliaman D Hadad secara virtual, Selasa (20/6/2023) malam.

Muliaman menyebutkan data dari Cybersecurity Venture bahwa serangan siber terus meningkat dari tahun ke tahun. Nilai kerusakan akibat serangan siber dunia bisa mencapai US$ 10,5 triliun pada tahun 2025. Kemudian, dari riset Accenture 2022 juga menyebutkan bahwa 80% eksekutif perbankan dunia menempatkan serangan siber menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi.

“Karena cyber attacks akan mengakibatkan berbagai risiko finansial, risiko reputasi, risiko hukum. Risiko reputasi ini sulit, kalau reputasi terkena akan berimplikasi ke risiko lain,” sambung pria yang juga merupakan Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Oleh sebab itu, perlu dilakukan manajemen risiko, dalah konteks ini investasi pada infrastruktur tidak murah, tapi sangat penting dan menjadi peringatan untuk semua sektor, termasuk perbankan. “Tidak mungkin mendapat sistem keamanan yang bagus tanpa infrastruktur yang memadai, jadi infrastruktur sangat penting, walaupun tidak setiap bank punya kemampuan yang sama dalam infrastrukturnya,” kata Muliaman.

Kemudian, akses manajemen juga menjadi bagian penting untuk meminimalisir risiko serangan siber. Di mana terkadang ada karyawan yang tidak berkepentingan tapi mendapat akses sistem. Padahal, di pasaran terdapat software yang bisa dimiliki untuk menjadi attacker.

“Jadi masuk web suatu bank, mana yang masih bolong sistemnya itu banyak sekali. Oleh karena itu banyak gangguan dari amatir yang menggunakan software untuk mengetahui kecanggihan sistem yang bank miliki,” sambung dia.

Dengan begitu, menurut Muliaman, belanja infrastruktur menjadi begitu penting, kemudian protokol harus jelas, karyawan juga harus diedukasi terkait culture, serta terus melakukan pembaharuan (update) solusi sistem. 

Muliaman menegaskan, keamanan siber harus menjadi prioritas dari top management, karena ini menjadi isu serius. Berikutnya adalah sikap proaktif untuk melakukan testing sistem secara berkala. “Jadi, kalau kejadian datang, sudah siap merespons dengan infrastruktur memadai dan juga sudah melakukan testing,” tutur dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebut, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lebih dari 700 juta serangan siber terjadi di Indonesia pada seluruh sektor tahun lalu. Ancaman serangan siber harus mampu dicegah untuk meminimalisasi potensi risiko kerugian yang besar.

Dalam konteks pengaturan, OJK telah menerbitkan pengaturan pada akhir tahun lalu berupa POJK dan SEOJK keamanan siber bagi bank umum. Antara lain POJK 11/2022 di mana mengatur bank wajib menjaga ketahanan siber, bank wajib melakukan pengujian keamanan siber, bank harus membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani ketahanan dan keamanan siber. Sedangkan, pada SEOJK 29/2022, bank diminta untuk melakukan pengujian keamanan siber.

“Di lain pihak, untuk perlindungan konsumen, OJK juga secara masif melakukan edukasi dan literasi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan diharapkan konsumen semakin sadar terhadap risiko kejahatan siber,” kata Mahendra.

Editor: Nida Sahara