Bahlil Minta Bank BUMN Lebih Rajin Gelontorkan Kredit ke Sektor Hilirisasi

JAKARTA, investor.id – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi, Bahlil Lahadalia meminta perbankan untuk turut serta menyukseskan program-program hilirisasi yang digagas pemerintah.

Bahlil secara khusus meminta perbankan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberi dukungan kredit/pembiayaan ke sektor hilirisasi. Pihaknya telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Tadi sudah rapat dengan Pak Erick (terkait pembiayaan). Dan secara informal sudah kita komunikasikan,” ungkap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Bahlil, yang juga menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku bahwa tujuan didorongnya perbankan untuk turut serta ke dalam program hilirisasi untuk mendukung percepatan penciptaan nilai tambah suatu komoditas di dalam negeri.

Dia bilang, kredit/pembiayaan perbankan untuk proyek hilirisasi dinilai lebih menjanjikan dibandingkan sektor lain, sekalipun sektor konsumsi. Bahlil menuturkan bahwa sektor hilirisasi memiliki break-even point (BEP) atau waktu balik modal yang cenderung lebih cepat.

“Hilirisasi harus betul-betul didapatkan nilai tambahnya di dalam negeri, dan kepemilikannya dalam negeri. Mau tidak mau perbankan dalam negeri yang harus membiayai,” pungkas Bahlil.

Adapun sejumlah Menteri menyambangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (17/1/2025). Mereka berkumpul dalam rangka melakukan rapat perdana Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi.

Empat Poin Bahasan

Bahlil mengungkapkan, terdapat sejumlah poin yang dibahas dalam rapat yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut sejak pukul 09.30 WIB. Pertama, pembahasan rapat Satgas merumuskan langkah-langkah strategis program hilirisasi di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi. Itu yang pertama,” ungkap Bahlil.

Kedua, membahas bagaimana program hilirisasi ini harus berkontribusi dan mendorong pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Hilirisasi mesti menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus penciptaan nilai tambah terhadap potensi komoditas yang dimiliki Indonesia.

Ketiga, merumuskan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung berjalannya program hilirisasi.

“Nilai tambah hilirisasi harus betul-betul dilakukan di Indonesia. Dan oleh karena itu, arahan Bapak Presiden, kami merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri,” papar Bahlil.

Poin keempat, menjadikan Kantor Kementerian ESDM posko untuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi hingga 2029.

Editor: Prisma Ardianto