KPK Usut Dugaan Pengadaan EDC, Dirut BBRI Angkat Bicara

JAKARTA, investor.id - Manajemen baru PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) buka suara terkait dugaan pengadaan mesin electronic data capture (EDC) yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan bahwa pihaknya senantiasa menghormati langkah penegak hukum, dalam hal ini KPK yang saat ini tengah mengusut terkait dugaan pengadaan di periode 2020-2024, dalam upaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Sebagai perusahaan BUMN, lanjut Hery, BRI akan selalu comply (mematuhi regulasi) yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

“Kami sepenuhnya juga mendukung penegakan hukum oleh pihak berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku dan kami akan selalu terbuka untuk bekerja sama. Kami akan terus menjaga seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan, prinsip GCG, serta peraturan dan perundangan yang berlaku,” tegas Hery dalam keterangannya, Selasa (1/7/2025).

Sehubungan dengan proses penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dengan mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan mesin EDC, Hery menegaskan bahwa pihaknya tetap memastikan bahwa seluruh operasional dan pelayanan BRI kepada nasabah tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan KPK tersebut tidak berdampak terhadap operasional dan layanan BRI, dan nasabah dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman,” jelas dia.

Di samping itu, BRI juga terus fokus menjalankan transformasi yang telah dicanangkan (BRIvolution 3.0) di seluruh aspek operasional dan bisnis sehingga membawa BRI lebih baik lagi di masa depan.

Hery mengatakan bahwa dalam hal transformasi, pihaknya fokus melakukan penguatan pada aspek bisnis, tata kelola dan manajemen risiko, serta operasional. Hal ini dilakukan dalam semangat BRIvolution 3.0 untuk menjadi “The Most Trusted Lifetime Financial Partner for Sustainable Growth” pada tahun 2029 serta sejalan dengan koridor Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia.

“Kami tetap fokus pada penguatan fundamental baik dari sisi pendanaan, penyaluran kredit yang berkualitas, peningkatan kapabilitas digital, penerapan manajemen risiko yang memadai hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM),” ujarnya.

Lebih lanjut, Hery menegaskan bahwa sebagai bank milik negara dan rakyat Indonesia, BRI mengemban amanat untuk senantiasa memberikan manfaat yang terbaik dengan bertumbuh berkelanjutan. Oleh karena itu, pihaknya menjalankan stategi transformasi sebagai dari komitmen BRI untuk tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan inklusif, sekaligus menjawab tantangan dan peluang di seluruh segmen pasar.

Cegah 13 Orang Ke Luar Negeri

Melansir dari Antara, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC bank pelat merah terjadi pada periode 2020-2024. Adapun, nilai proyek pengadaan EDC tersebut sekitar Rp 2,1 triliun.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa KPK belum dapat mengungkapkan dugaan awal kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut. "Belum. Nanti kami sampaikan secara utuh konstruksi perkaranya seperti apa, termasuk dugaan kerugian keuangan negaranya berapa," katanya.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi menggeledah dua lokasi untuk mengusut kasus tersebut, yakni pada tanggal 26 Juni 2025. Dua lokasi tersebut adalah Kantor BRI Pusat, Sudirman, dan di Gatot Subroto, Jakarta.

Pada tanggal yang sama, KPK lantas mengumumkan memulai penyidikan baru kasus tersebut. KPK pada tanggal yang sama juga telah memeriksa seorang saksi, yakni mantan Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto.

KPK juga telah mencegah 13 orang untuk bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus tersebut sejak 27 Juni 2025. "Dalam perkara PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI ini, sebanyak 13 orang telah dilakukan pencegahan ke luar negeri," ujar Budi.

Editor: Nida Sahara