Koperasi Desa Jawab Kekhawatiran Gagal Bayar

JAKARTA, investor.id – Koperasi Desa Merah Putih dibayangi risiko gagal bayar seiring rencana pembiayaan jumbo yang digelontorkan oleh bank-bank dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pinjaman yang difasilitasi oleh bank himbara untuk koperasi desa dianggap rawan penyalahgunaan dan penyelewengan.

Dalam laporan terbarunya, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengemukakan bahwa skema pembiayaan dalam Koperasi Desa Merah Putih belum siap secara operasional. Celios juga menyoroti adanya potensi penyalahgunaan dana pinjaman bank Himbara yang membuka celah untuk praktik korupsi.

Celios memperkirakan, Koperasi Merah Putih kemungkinan menghadapi risiko gagal bayar hingga Rp 85,96 triliun selama enam tahun masa peminjaman. Rendahnya kapasitas manajerial dan lemahnya pengawasan Koperasi Merah Putih dapat melatarbelakangi terjadinya gagal bayar.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Induk Koperasi Unit Desa (Inkud), Portasius Nggedi memandang bahwa pengelolaan dana dalam koperasi desa memang selalu menjadi isu sensitif. Banyak pihak khawatir dana pinjaman tidak digunakan dengan bijak.

Seperti diketahui, bank-bank Himbara mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menyediakan plafon pinjaman sebesar Rp 3 miliar kepada Koperasi Desa Merah Putih. Pinjaman itu harus dikembalikan dalam jangka waktu selama enam tahun dan bunga pinjaman sebesar 3% per tahun.

“Kami memang lagi membahas dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Bappenas, agar dana yang dipinjamkan bank Himbara tidak lenyap begitu saja,” ungkap Portasius dalam program Breaking News Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Youtube Beritasatu, Senin (21/07/2025).

Portasius memahami adanya kekhawatiran penggunaan dana yang disalurkan oleh bank Himbara tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih nantinya tidak serta merta mendapatkan pinjaman sebesar Rp 3 miliar, melainkan jumlahnya disesuaikan dengan proyek yang diajukan.

Selain itu, dia mengusulkan agar semua barang kebutuhan Kopdes Merah Putih tidak diberikan dalam bentuk tunai untuk meminimalisir penyalahgunaan dana. Seluruh transaksi pun harus melalui platform digital agar mendorong transparansi, sehingga dana yang diturunkan Kopdes dan dibeli oleh para anggota benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

“Misalnya kopdes menjadi pangkalan LPG berarti jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tabung gas LPG di desa tersebut atau anggota jumlahnya berapa, maka disitulah akan dipenuhi,” kata Portasius.

Dia tak menampik bahwa koperasi desa selama ini merana dan tidak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Namun ide koperasi desa dengan konsep yang lebih teregulasi ini perlu didukung agar memperkuat ekonomi kerakyatan, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di kota.

Menurut Portasius, hasilnya mungkin baru akan terlihat dalam lima tahun ke depan, bagaimana koperasi desa menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi tanah air. Dengan pengelolaan yang lebih baik, koperasi desa diharapkan menjadi penggerak perekonomian khususnya bagi desa itu sendiri.

“Kali ini kami yakin di bawah Presiden Prabowo, beliau benar-benar fokus membangun perekonomian rakyat itu dari desa. Kita berharap masa depan koperasi bakal lebih cemerlang,” sebut Portasius.

Editor: Prisma Ardianto