Purbaya Obral Bunga 2% Kepada BRI Cs, Asalkan Bantu Kredit ke Koperasi Merah Putih

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan memberikan insentif berupa bunga rendah kepada perbankan yang menyalurkan sebagian dari dana Rp 200 triliun untuk membiayai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMK/KMK). Langkah ini bertujuan untuk mempercepat geliat ekonomi desa melalui program koperasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, perbankan yang memanfaatkan dana tersebut untuk Koperasi Merah Putih akan mendapatkan relaksasi bunga.

“Kami menginstruksikan ke perbankan, kalau mereka pakai untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah. Jadi 2% dari yang sebelumnya sekitar 4%,” ucap Purbaya dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (15/9/2025).

Sebagai informasi, pemerintah telah menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun ke lima bank milik negara pada Jumat (12/9/2025) lalu. Sejumlah bank yang dimaksud yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing mendapat jatah Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun, dan BSI sebesar Rp 10 triliun.

“Uang itu bisa dipakai untuk Kopdes Merah Putih kalau sudah siap. Jadi gak ada lagi cost tambahan bagi Himbara. Seharusnya akan berjalan mulus cuman nanti kami ‘gebrak-gebrak’ biar lebih cepat,” tegas Purbaya.

Menurut dia, dengan adanya penyaluran dana ini, mekanisme pasar diharapkan akan berjalan dan perbankan akan berlomba menyalurkan dana. Hal tersebut bakal mendorong penurunan bunga pinjaman, yang pada akhirnya berdampak positif pada pergerakan sektor riil.

“Bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas opportunity cost of money turun. Jadi yang punya uang gak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank gak ragu untuk pinjam,” tegas Purbaya.

Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyambut baik langkah Kementerian Keuangan tersebut. Ia menegaskan, pihaknya telah mempermudah birokrasi agar koperasi desa dapat mengakses pembiayaan dengan cepat.

Kementerian Koperasi akan menempatkan satu orang Business Assistant yang bertanggung jawab terhadap 10 unit koperasi untuk membantu penyusunan proposal bisnis dan asistensi agar mendapat akses kredit/pembiayaan dari perbankan. Selain itu, syarat pengajuan proposal bisnis telah disederhanakan; tidak lagi memerlukan persetujuan pemerintah kabupaten/kota atau musyawarah desa khusus.

“Proposal dibuat sederhana, ada beberapa syarat yang kita hilangkan. Jadi setiap proposal yang diajukan bisa ringkas dan langsung diproses. Bahkan manual book sudah disiapkan oleh pihak bank,” ujar Ferry.

Ia menambahkan, Kemenkop akan segera melakukan sosialisasi ke berbagai daerah bersama anggota Bank Himbara untuk menjelaskan tata cara pencairan dan pembuatan proposal.

Editor: Prisma Ardianto