Hakim Tunda Vonis Kasus Suap Trump

Dalam putusannya yang terdiri dari empat halaman, Merchan menulis bakal memutuskan permintaan Trump untuk membatalkan hukuman karena keputusan penting Mahkamah Agung AS tentang kekebalan presiden pada 12 November.

Sebelumnya, Merchan berencana menjatuhkan putusan pada 16 September.

Ada pun putusan Mahkamah Agung dengan suara 6-3, yang terkait dengan kasus pidana terpisah yang dihadapi Trump, menyatakan bahwa presiden tidak dapat dituntut secara pidana atas tindakan resminya, dan bahwa bukti tindakan resmi presiden tidak dapat digunakan untuk membantu membuktikan kasus pidana yang melibatkan tindakan tidak resmi.

Jaksa penuntut dari kantor Bragg berargumen bahwa kasus mereka melibatkan tindakan pribadi Trump, bukan tindakan resmi, sehingga tidak ada alasan untuk membatalkan putusan tersebut.

Tetapi mereka tidak mengambil sikap atas permintaan Trump untuk menunda hukuman. Dalam pengajuan pada 16 Agustus 2024, mereka menyerahkan keputusan kepada Merchan atas pertanyaan tersebut.

Para jaksa penuntut pun mengatakan bahwa pengadilan banding dapat menunda hukuman untuk memberikan waktu bagi mereka sendiri guna mempertimbangkan argumen Trump.

“Dalam menolak mengadvokasi tanggal penjatuhan hukuman sebelum pemilu, Bragg mungkin sadar akan klaim campur tangan pemilu yang sering diulang-ulang oleh Trump. Ia mungkin cukup sensitif untuk membuka diri terhadap tuduhan dari Trump dan para pendukung Trump bahwa dia terlalu politis. Dia telah membuat kesalahan besar,” demikian penjelasan George Grasso, seorang pensiunan hakim negara bagian New York yang menghadiri persidangan Trump.

Sebagai informasi, tindakan memalsukan catatan bisnis dapat dihukum hingga empat tahun penjara, meskipun hukuman seperti denda atau masa percobaan lebih sering terjadi.

Dan apabila Trump memenangkan Gedung Putih, ia berpotensi memerintahkan Departemen Kehakiman untuk mencabut tuduhan campur tangan pemilu federal terhadapnya. Namun ia tidak akan memiliki wewenang untuk mengakhiri kasus negara bagian New York atau kasus campur tangan pemilu di Georgia.

Editor: Happy Amanda Amalia