Ekonom Nilai Pernyataan Prabowo di KTT APEC Masih Relevan

JAKARTA, investor.id – Ekonom menilai pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Leaders Retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2024 di Lima, Peru, beberapa waktu lalu masih relevan. Saat itu, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia terhadap perdagangan antarnegara yang terbuka, teratur, dan adil.

Pengamat Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pernyataan ini mencerminkan kepedulian Indonesia terhadap tantangan global dalam mewujudkan perdagangan yang inklusif dan merata.

Achmad mengatakan, Indonesia menyakini perlunya komitmen kuat dari para pemimpin dunia untuk perdagangan yang bebas namun adil. Indonesia juga menegaskan posisinya, yaitu ingin memastikan kebijakan perdagangan global tidak hanya menguntungkan negara maju, tetapi juga memberikan ruang bagi negara berkembang dan kecil.

“Hal ini relevan, mengingat ketimpangan dalam perdagangan global sering menjadi isu yang menghambat kemajuan ekonomi negara-negara kecil," ungkap Hidayat di Jakarta, Senin, (18/11/2024).

Sebenarnya, kata Achmad, pernyataan ini bukanlah hal baru. Pesan serupa telah disampaikan Indonesia dalam lewat presidensi G20 di Indonesia pada 2022. Tetapi dunia justru menghadapi pelebaran konflik geopolitik dan ketidakadilan yang semakin mencolok.

"Konflik Rusia-Ukraina saat itu menjadi sorotan utama, dan kini tragedi Gaza memperlihatkan semakin parahnya krisis kemanusiaan global. Retorika tentang keterbukaan, keteraturan, dan keadilan dalam sistem dunia perlu melampaui ucapan dan bertransformasi menjadi aksi nyata," lanjutnya.

Indonesia, sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan Asia Pasifik, memiliki peran strategis untuk menjadi teladan dan pelopor dalam menciptakan sistem dunia yang lebih adil. Ini bukan hanya peran di kawasan ini, tetapi di seluruh pelosok dunia, ucap Achmad.

Ia melanjutkan, saat ini realitas menunjukkan dunia masih jauh dari tujuan ini. Ketimpangan ekonomi, konflik geopolitik, dan ketidaksetaraan dalam perdagangan global terus menjadi hambatan utama.

“Negara-negara besar sering kali mendominasi sistem perdagangan global, sementara negara berkembang hanya menjadi pelengkap,” imbuhnya. Data menunjukkan, mayoritas perdagangan dunia terkonsentrasi di tangan negara maju, sedangkan negara berkembang hanya mendapatkan sedikit manfaat.

Ketimpangan ini menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit diatasi tanpa reformasi besar.

"Indonesia bisa menjadi pelopor konsep sistem dunia yang terbuka, teratur, dan adil telah menjadi aspirasi global sejak lama. Prinsip ini mengacu pada perdagangan bebas tanpa hambatan proteksionis, sistem ekonomi yang transparan, dan pembagian manfaat yang merata antarnegara," pungkasnya.

Editor: Grace El Dora