China Sebut Politikus AS Putar Balikkan Fakta Peredaran Narkoba

BEIJING, investor.id – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan beberapa politikus Amerika Serikat (AS) hanya memutarbalikan fakta terkait masalah peredaran narkoba. Fakta tersebut ditutupi hingga harus mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) yang ditujukan ke China.

"China tentu tidak akan menerimanya ketika beberapa politikus AS memutarbalikkan fakta dan menggunakan disinformasi untuk mencoreng upaya antinarkotika China," papar Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu (18/12/2024).

Sehari sebelumnya, sejumlah anggota parlemen AS dari dua partai mengusulkan tiga RUU yang bertujuan untuk menindak tegas peran China dalam krisis fentanil AS.

Ketiga RUU tersebut diharapkan dapat membantu menyelamatkan nyawa, sekaligus membantu memastikan perusahaan-perusahaan di China yang memproduksi dan mengekspor bahan kimia mematikan dimintai pertanggungjawaban.

"China memiliki tekad dan hukuman terberat terhadap narkoba dan kami memiliki salah satu rekam jejak antinarkotika terbaik di dunia. China telah memasukkan jumlah zat terlarang terbanyak dan memiliki pengendalian narkoba paling ketat di dunia," tutur Lin Jian.

Setiap hari, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China itu, otoritas antinarkotika Negara Tirai Bambu tersebut memberantas peredaran bahan kimia prekursor secara ilegal sesuai dengan hukum. Ia juga mengklaim pemerintah memastikan perusahaan terkait menjalankan bisnis mereka sesuai dengan hukum dan peraturan.

"AS perlu mencari akar penyebab masalah penyalahgunaan narkoba. Kami menyerukan kepada para politikus AS untuk mengatasi masalah-masalah i AS secara langsung dan mengambil langkah-langkah yang lebih praktis untuk memperkuat pengendalian narkoba dan mengurangi permintaan di dalam negeri, dibanding menjadikan pihak lain sebagai kambing hitam," tekannya.

Adapun RUU yang diusulkan itu akan melibatkan permintaan pertanggungjawaban Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa di China.

"(Karena) secara langsung memicu krisis fentanil melalui subsidi negara terhadap prekursor (dan) gagal secara agresif mengejar eksportir zat-zat yang mematikan atau mengawasi platform e-commerce di China untuk penjualan fentanil," demikian tertulis dalam RUU tersebut, seperti dikutip Lin Jian.

Satu RUU, yaitu RUU Sanksi Fentanil PKC yang diusulkan anggota Partai Demokrat Jake Auchincloss akan mengatur kewenangan AS untuk memutus perusahaan-perusahaan China dari sistem perbankan AS. Ini termasuk kapal, pelabuhan, dan pasar daring yang secara sadar atau tidak hati-hati memfasilitasi pengiriman narkotika sintetis ilegal.

Editor: Grace El Dora