PBB Sebut Israel Pangkas Bantuan ke Gaza

HAMILTON, investor.id – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan Israel memangkas bantuan ke Gaza hingga hampir habis. Kini, PBB hanya dapat memfasilitasi kurang dari sepertiga dari operasi bantuan kemanusiaan yang direncanakan masuk ke Jalur Gaza pada Desember 2024.

Mengutip Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan otoritas Israel terus menolak operasi bantuan PBB ke bagian-bagian Gaza utara yang terkepung. Ini termasuk bantuan ke wilayah Beit Hanoun, Beit Lahiya, dan area Jabalya.

“Sepanjang Gaza, kami merencanakan 339 gerakan bantuan yang memerlukan koordinasi dengan otoritas Israel antara 1 dan 16 Desember. Mereka hanya memfasilitasi kurang dari sepertiga dari pergerakan tersebut," tutur Dujarric seperti dikutip Anadolu, Kamis (19/12/2024).

Dujarric mengatakan sebagian besar permintaan PBB telah ditolak secara langsung oleh Israel sejak pengepungan dimulai 10 minggu yang lalu.

“Di seluruh jalur, para pekerja kemanusiaan terus menghadapi pembatasan akses yang parah saat mereka berusaha mencapai sejumlah besar orang yang membutuhkan makanan, air, tempat tinggal, dan kebutuhan penting lainnya untuk bertahan hidup,” lanjutnya.

Juru bicara PPB itu mencatat, hanya 16 yang difasilitasi oleh otoritas Israel dari total 96 kegiatan kemanusiaan yang direncanakan untuk paruh pertama Desember 2024.

Lebih lanjut, Dujarric mengumumkan sebuah konferensi internasional tingkat tinggi tentang penyelesaian damai masalah Palestina dan solusi dua negara akan diadakan pada Juni 2025 berdasarkan keputusan Majelis Umum PBB. Konferensi ini akan dipimpin bersama oleh pemerintah Arab Saudi dan Prancis.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres diharapkan hadir dalam konferensi tersebut.

Ia melanjutkan, seluruh wilayah membutuhkan tindakan yang mendesak dan tidak dapat dibatalkan. Forum ini akan memungkinkan banyak pihak untuk terlibat kembali dalam jalur politik yang telah lama tertunda untuk mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik.

Dujarric menekankan konferensi tersebut harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, resolusi PBB yang relevan, dan perjanjian bilateral, sesuai dengan visi dua negara yaitu Israel dan Palestina.

Adapun pada 4 Desember 2024, Majelis Umum PBB menyetujui pengambilan tindakan guna mencapai solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Selain itu, PBB setuju akan menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) untuk mengimplementasikan resolusi dan membangun perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan komprehensif di Timur Tengah.

Editor: Grace El Dora