Israel Menyita Hak Pajak Palestina Rp 1,46 Triliun

ISTANBUL, investor.id – Israel dilaporkan telah merebut dana tambahan pemasukan pajak Otoritas Palestina sebesar US$ 90 juta atau sekitar Rp 1,46 triliun). Penyitaan itu dilakukan secara sepihak dan dialihkan kepada warga Israel yang diklaim tewas akibat serangan Palestina.

Menurut laporan TV7 Israel News, otoritas keuangan Israel pada Senin (17/2/2025) memutuskan untuk mencegah Otoritas Palestina terus memberi hadiah kepada teroris dan pembunuh, serta mengalihkannya kepada "korban aksi teror" berikut keluarganya.

Dalam pernyataannya di media sosial X yang dikutip Anadolu pada Rabu (19/2/2025), ketua otoritas keuangan Israel Bezalel Smotrich mengeklaim keputusan mengalihkan pendanaan tersebut adil dan bermoral.

Sementara itu, Pemerintah Palestina memanfaatkan pemasukan pajak tersebut untuk membayar gaji pegawai pemerintah. Jumlahnya mencapai 65% dari seluruh pemasukan negara.

Namun, sejak 2019 Israel memutuskan memotong 600 juta shekel atau US$ 168 juta atau Rp 2,72 triliun setiap tahunnya dari dana yang seharusnya diberikan kepada Palestina dengan dalih tunjangan bulanan Otoritas Palestina kepada para tahanan dan eks-tahanan Palestina.

Pemotongan tersebut kemudian meningkat menjadi rata-rata US$ 195 juta (sekitar Rp 3,16 triliun) setiap tahunnya. Atas pemotongan tersebut, Otoritas Palestina tak bisa lagi membayar secara penuh gaji pegawai pemerintah sejak November 2021.

Negeri Palestina yang masih berada di bawah pendudukan tetap bergantung pada Israel untuk perdagangan luar negerinya, dengan hampir semua impor dan ekspor melewati Israel atau titik kontrol yang dikuasai Israel.

Selain itu, Israel juga terus menahan dana bea cukai yang dikumpulkan atas nama pemerintah Palestina selama berbulan-bulan.

Editor: Grace El Dora