China Protes Perintah Trump Batasi Investasinya di AS

BEIJING, investor.id – Pemerintah China melontarkan protes atas perintah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sebelumnya, Trump memberlakukan pembatasan investasi China di AS.

"Pengetatan tinjauan keamanan yang menargetkan investasi China di AS sangat memukul kepercayaan perusahaan China dalam berinvestasi di AS dan yang sedang dirusak adalah lingkungan bisnis di negara itu," ucap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing seperti dikutip Anadolu, Selasa (25/2/2025).

"Kami sangat menyesalkan dan dengan tegas menentang hal ini dan telah mengajukan protes serius kepada pihak AS," tambah Lin Jian.

Pada Jumat (21/2/2025), Presiden Trump mengeluarkan memorandum presiden soal keamanan nasional yang berisi komitmen Trump untuk menggunakan semua instrumen hukum yang diperlukan untuk melarang afiliasi China berinvestasi dalam teknologi AS, infrastruktur penting, layanan kesehatan, pertanian, energi, bahan baku dan industri lainnya.

Arahan itu membuka peluang bagi perluasan otoritas Komite Investasi Asing di AS (Committee on Foreign Investment in the United States/ CFIUS). Komite ini adalah panel rahasia yang meneliti usulan entitas asing untuk membeli perusahaan atau properti AS, untuk menggagalkan investasi China.

"Meningkatnya pembatasan investasi AS di China merupakan campur tangan yang disengaja terhadap pengambilan keputusan independen perusahaan-perusahaan AS dan distorsi investasi antara kedua negara," jelas jubir itu.

Dengan menutup perusahaan-perusahaan China dan pasar China, pemerintah AS pada akhirnya akan merugikan kepentingan ekonominya sendiri dan kredibilitas internasionalnya.

"Kami mendesak AS untuk mematuhi aturan investasi dan perdagangan internasional, menghormati hukum ekonomi pasar, berhenti mempolitisasi dan menjadikan isu-isu ekonomi dan perdagangan sebagai senjata, dan berhenti merusak hak China yang sah untuk pembangunan," tambahnya.

Ia mengatakan, pemerintah China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak-hak dan kepentingan kami yang sah.

"Untuk melayani agenda politiknya di dalam negeri, AS telah menyalahgunakan penyelidikan Pasal 301, yang secara serius melanggar aturan (Organisasi Perdagangan Dunia) WTO dan semakin merusak sistem perdagangan multilateral. Kami menyerukan kepada pihak AS untuk menghormati fakta dan aturan multilateral dan segera menghentikan kesalahannya," ujar Lin Jian.

Trump juga berkomitmen untuk menetapkan aturan baru untuk mengekang eksploitasi sumber daya, teknologi, dan ilmu pengetahuan milik AS oleh musuh asing seperti China.

Pada saat yang sama, menurut memo tersebut, pemerintah akan mempertimbangkan pembatasan baru terhadap investasi keluar ke China di sektor-sektor strategis termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI), teknologi kuantum, bioteknologi, dan kedirgantaraan.

Tujuannya adalah menghentikan dana AS mendukung strategi Military-Civil Fusion (MCF) China, yang dianggap sebagai ancaman langsung bagi keamanan nasional AS.

Langkah tersebut juga mencakup pembatasan kepemilikan China atas lahan pertanian AS. Data menunjukkan entitas asing saat ini menguasai 43 juta hektare (Ha) lahan pertanian AS, di mana China memiliki lebih dari 350.000 Ha di 27 negara bagian.

Selain itu, otoritas AS juga akan membatasi sakses China ke sumber daya manusia (SDM) dan operasi perusahaan AS di sektor teknologi sensitif. Pemerintah berencana memperkuat wewenang CFIUS dalam mengawasi investasi greenfield, yaitu investasi yang membangun fasilitas baru dari nol dan membatasi kepemilikan properti asing di sekitar fasilitas strategis AS.

Trump juga mengatakan perusahaan China telah lama memanfaatkan modal AS untuk mendukung pengembangan militer, intelijen, dan operasi keamanan mereka. Menurutnya, pemerintah Amerika tidak akan membiarkan perusahaan China mencuri kekayaan intelektual, pengetahuan pekerja AS, dan mengirimnya kembali ke Partai Komunis China.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintahan Trump juga akan memperketat audit terhadap perusahaan asing yang terdaftar di bursa AS. Langkah itu bertujuan melindungi tabungan investor AS serta mencegah perusahaan asing yang terindikasi melakukan kecurangan memperoleh akses ke dana pensiun dan modal pasar AS.

Belum jelas bagaimana semua rencana Trump tersebut akan dilaksanakan dan apakah ia perlu mencari kewenangan tambahan dari Kongres untuk beberapa perubahan.

Pemerintah Trump berniat mengenakan biaya tambahan untuk penggunaan kapal dagang buatan China. Tujuannya agar sebagian produk AS diangkut menggunakan kapal buatan dalam negeri sebagai upaya membendung China dalam industri perkapalan global.

Saat ini, China menguasai hampir 50% kapasitas pembuatan kapal global yang didorong oleh permintaan domestik yang tinggi. Armada kapal dagang China diperkirakan bernilai US$ 255,2 miliar atau sekitar Rp 4,16 kuadriliun pada Januari 2025, menjadikannya yang terbesar di dunia.

Di peringkat kedua ada Jepang dengan nilai perdagangan US$ 231,4 miliar atau sekitar Rp 3,77 kuadriliun, sementara AS menempati peringkat keempat dengan US$ 116,4 miliar.

Editor: Grace El Dora