Hamas Belum Putuskan Soal Usulan Gencatan Senjata di Jalur Gaza

ISTANBUL, investor.id – Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, belum mengambil keputusan akhir terkait proposal Qatar-Mesir untuk gencatan senjata dan pertukaran tahanan di Gaza, menurut sumber Palestina yang dikutip Anadolu, Kamis (3/7/2025).

“Hamas saat ini sedang berkonsultasi dengan berbagai faksi Palestina sebelum menyampaikan tanggapan resminya kepada para mediator,” kata sumber tersebut, Kamis. Sumber tersebut itu juga menyebutkan, kelompok perlawanan tersebut kemungkinan akan menerima usulan gencatan senjata itu.

Lebih lanjut kata sumber itu, pemerintah Amerika Serikat (AS), Mesir, dan Qatar telah menawarkan “jaminan luas” untuk memfasilitasi kesepakatan tersebut, tanpa merinci bentuk jaminan tersebut. Mereka juga mengatakan Turki bisa menjadi salah satu negara penjamin dalam kesepakatan tersebut.

“Masih ada pembahasan yang berlangsung terkait sejumlah detail teknis, termasuk mekanisme masuknya bantuan kemanusiaan, peta penarikan pasukan Israel, dan pengaturan untuk periode setelah gencatan senjata 60 hari yang diusulka,” tambah sumber itu. Pembicaraan tersebut juga mencakup rincian lebih lanjut jika periode 60 hari tersebut tidak cukup untuk mencapai kesepakatan final dan menyeluruh, katanya.

Hamas diperkirakan akan memberikan tanggapan resminya terhadap proposal tersebut dalam dua hari ke depan, kata sumber tersebut. Kelompok perlawanan Palestina terebut pada Rabu (2/7/2025) mengonfirmasi pihaknya sedang mengkaji sejumlah usulan dari para mediator yang bertujuan mengakhiri perang, memastikan penarikan Israel dari Gaza, dan mempercepat bantuan kemanusiaan yang mendesak.

Kepala urusan luar negeri Israel Gideon Sa’ar juga mengklaim ada tanda-tanda positif kesepakatan dapat dicapai untuk mengakhiri pertempuran dan mengamankan pertukaran tahanan.

Adapun Hamas telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk membebaskan semua sandera Israel dengan imbalan diakhirinya kampanye militer Israel dan penarikan pasukan penuh dari Gaza.

Namun, pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu menolak kesepakatan menyeluruh dan lebih memilih pengaturan terbatas yang akan memungkinkan perang terus berlanjut. Posisi ini secara luas dipandang sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan politiknya.

Meskipun ada seruan internasional untuk gencatan senjata, militer Israel terus melanjutkan perang genosida di Gaza, menewaskan lebih dari 57.100 warga Palestina yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, sejak Oktober 2023.

Sebagai tanggapan, pada November 2025 Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya  Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang mereka di wilayah tersebut.

Editor: Grace El Dora