Trump Gemparkan Perdagangan Global Hanya dengan 6 Bulan Jadi Presiden

JAKARTA, investor.id — Enam bulan setelah kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengguncang tatanan perdagangan global. Lewat kebijakan tarif yang berubah-ubah dan sering diumumkan secara sepihak lewat media sosial, negara-negara mitra dagang kini dilanda ketidakpastian yang serius.

Selain mengubah tenggat waktu secara tiba-tiba, Donald Trump juga kerap membatalkan negosiasi di saat-saat terakhir, bahkan menambahkan isu-isu non ekonomi ke dalam agenda perdagangan, seperti kritik terhadap perlakuan Brasil terhadap mantan presidennya Jair Bolsonaro atau penyelundupan fentanil dari Kanada.

Alih-alih mempercepat kesepakatan, Gedung Putih justru menyebar puluhan surat bernada tegas kepada negara mitra dagang, menetapkan tarif antara 20% hingga 50% yang akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Ironisnya, banyak negara baru mengetahui tarif tersebut dari unggahan Trump di media sosial.

“Kami merasa seperti berjalan dalam labirin dan akhirnya kembali ke titik awal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai bertemu dengan pejabat AS di Washington, Rabu (9/7/2025).

Airlangga mengaku terkejut karena Indonesia tetap dikenai tarif 32%, sama seperti yang diumumkan pada April, meski negosiasi selama ini dianggap berjalan positif.

Namun, dengan proses negosiasi yang sarat drama dan keputusan yang bisa berubah sewaktu-waktu, satu hal yang pasti: ketidakpastian masih akan terus membayangi perdagangan global. “Keputusan ada di tangan POTUS (Presiden AS),” kata Airlangga.

Kekacauan ini menghambat negara dan perusahaan untuk menyusun strategi jangka panjang. “Kita masih jauh dari kata sepakat,” kata Kepala Ekonom Makro Global ING di Jerman Carsten Brzeski sembari menyebut ketidakpastian ini sebagai ‘racun’ bagi ekonomi global.

Para mitra kini berlomba melobi Washington untuk menurunkan angka tarif yang dinilai tidak masuk akal. Namun, Trump berulang kali memberi sinyal bahwa ruang negosiasi sangat terbatas. “Semua negara dapat surat dengan isi yang sama. Ini seperti template,” ujar penasihat Menteri Keuangan Thailand Supavud Saicheua sembari mengatakan Tarif 36% untuk Thailand dihitung dengan rumus yang tidak pernah didengar sebelumnya.

Kesepakatan Berubah Sekejap

Editor: Indah Handayani