Warga Sipil di Gaza Diserang Saat Antre Bantuan Makanan

MOSKOW, investor.id – Warga sipil Palestina di Jalur Gaza diserang saat mengantre bantuan makanan. Jumlah korban tewas akibat serangan Israel terhadap pusat-pusat distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza telah meningkat menjadi setidaknya 995 jiwa sejak 27 Mei 2025, ungkap kantor media pemerintah Gaza.

"Jumlah orang yang menunggu distribusi bantuan kemanusiaan di tempat-tempat yang disebut 'jebakan maut' itu telah meningkat menjadi 995 orang, 6.011 orang lainnya terluka, dan 45 orang hilang," ungkap kantor tersebut seperti dikutip Sputnik, Senin (21/7/2025).

Otoritas di Gaza menyebut pusat-pusat distribusi bantuan kemanusiaan yang dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza sebagai "jebakan maut" karena beberapa insiden serangan mematikan Israel terhadap orang-orang yang sedang mengantre bantuan.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan bahwa mereka memperkirakan akan terjadi peningkatan tajam angka kematian di antara warga Palestina di tengah kekurangan gizi dan ketidakmampuan mendapatkan bantuan medis.

Menurut Kemenkes Gaza, 60.000 bayi menderita kekurangan gizi, sementara 600.000 nyawa anak-anak di bawah usia 10 tahun terancam karena kekurangan makanan, dan 60.000 ibu hamil tidak mendapatkan cukup makanan.

Sebelumnya pada Juni, laporan surat kabar Israel, Haaretz, mengutip sejumlah tentara Israel anonim yang bertempur di Jalur Gaza, bahwa para perwira tentara Israel (IDF) telah diperintahkan untuk secara sengaja menembak warga Palestina tak bersenjata di dekat lokasi distribusi bantuan selama sebulan terakhir.

Sementara itu, kepala otoritas pemerintahan Israel Benjamin Netanyahu dan kepala urusan pertahanan Israel Katz membantah tuduhan tersebut.

Israel menolak bekerja sama dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat alias UNRWA.

Pada akhir Oktober 2024, parlemen Israel mengesahkan rancangan undang-undang yang bertujuan melarang kegiatan UNRWA di Israel dan wilayah yang dikuasainya setelah menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada Oktober 2023.

Menurut PBB, pemerintah Israel belum memberikan bukti apa pun untuk mendukung tuduhannya. Pada 30 Januari 2025, undang-undang (UU) yang melarang kegiatan UNRWA mulai berlaku.

Saat yang sama, Israel dan Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung AS telah membuka titik-titik distribusi bantuan yang terkonsentrasi di selatan Jalur Gaza. Pada 20 Mei, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menuduh Israel menggunakan bantuan kemanusiaan untuk mengusir paksa warga Palestina.

Editor: Grace El Dora