Memerdekakan Petani

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada hari Jumat (15/8/2025) kemarin menegaskan satu hal penting: kemerdekaan bangsa tidak akan bermakna tanpa kemerdekaan petani. Indonesia adalah negara agraris. Semua sendi dan urat nadi bangsa ini bertumpu pada petani. Maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memastikan petani menjadi raja di rumah mereka sendiri. Karena itu, petani tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan dalam rantai pangan.

Kami tegaskan, pemerintah berdiri tegak bersama petani. Presiden berulang kali menyebutkan kedaulatan pangan hanya bisa dicapai dengan keberpihakan nyata kepada mereka. Karena itu, berbagai kebijakan yang dijalankan bukan sekadar lip service, tapi berwujud langkah konkret untuk membuat petani mandiri dan berdikari, sekaligus memerdekakan petani dari belenggu struktural dan praktik pasar yang tidak adil.

Komitmen kuat dari presiden tersebut yang kemudian diejawantahkan oleh segenap komponen pemerintahan dengan mewujudkan swasembada pangan berbasis kesejahteraan petani. Kementerian Pertanian tidak bergerak sendiri. Kami bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam merehabilitasi jaringan irigasi untuk memastikan semua sawah terairi sepanjang tahun sehingga tanam bisa dilakukan hingga tiga kali setahun. Begitupun TNI yang senantiasa hadir dalam program akselerasi produksi pangan dari optimalisasi lahan hingga cetak sawah. Ada juga Polri yang ikut membantu dalam program luas tambah tanam. Sementara pemerintah juga terus mengoptimalkan peran BUMN dalam menggerakan roda perekonomian pertanian.

Dengan semangat kolaborasi merah putih, pemerintah terus memperkuat program bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan benih unggul. Alsintan mempercepat proses tanam hingga panen, mengurangi beban fisik petani, dan meningkatkan produktivitas. Sementara benih unggul memastikan hasil yang lebih baik dengan ketahanan terhadap hama dan iklim yang berubah.

Kami juga melakukan penyederhanaan regulasi pupuk subsidi. Selama bertahun-tahun, birokrasi pupuk subsidi menjadi keluhan. Birokrasi penyaluran berlapis sehingga pupuk terlambat sampai ke petani hingga berbulan-bulan. Dengan adanya pemangkasan 145 regulasi, saat ini petani bisa menggunakan pupuk bersubsidi lebih cepat dan pupuk benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak.

Tapi permasalahan pertanian sangatlah kompleks. Keberpihakan kepada petani tidak bisa hanya dilakukan di hulu, misalnya melalui penyediaan pupuk, benih, dan alat mesin pertanian. Kebijakan di hilir juga menjadi kunci, khususnya dalam menjamin kepastian pasar dan harga yang layak bagi hasil panen petani.

Lebih jauh dari itu, ini adalah perjuangan melawan oligarki pangan. Terlalu lama rantai distribusi dikuasai segelintir pemain besar, membuat petani berada pada posisi tawar yang lemah. Kami ingin menata ulang keseimbangan: keuntungan harus terbagi adil, tidak hanya dinikmati kelompok middleman, tapi juga kembali kepada petani yang menjadi ujung tombak produksi.

Karena itulah pemerintah akhirnya menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) baru untuk gabah di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini merupakan bentuk keberanian negara untuk menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian, memerdekakan petani dari belenggu tengkulak yang kerap memborong gabah petani dengan harga sangat murah pada masa panen.

Tak berhenti di situ, aturan mengenai rafaksi yang selama ini merugikan petani karena hasil panen yang dianggap tidak memenuhi standar kualitas akan dipotong harganya, secara resmi dihapus. Dengan kebijakan baru ini, Bulog wajib menyerap gabah petani dalam kondisi kualitas apapun, sehingga tidak ada lagi alasan panen petani ditolak atau dihargai jauh di bawah biaya produksi.

Langkah ini diharapkan mampu memberi kepastian, rasa aman, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Langkah agresif Bulog dalam menyerap gabah hingga turun lapangan berbuah capaian penyerapan gabah hingga 2,8 juta ton, tertinggi selama Bulog berdiri.

Kasus Beras Oplosan: Momentum Reformasi Ekosistem Perberasan

Pemerintah terus berupaya membangun ekosistem agribisnis perberasan yang bersahabat bagi petani, sehat bagi konsumen, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha. Sektor perberasan tidak hanya menyangkut pangan pokok, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan jutaan keluarga petani di seluruh Indonesia. Karena itu, tata kelola yang adil dan transparan menjadi sebuah keharusan.

Namun, belum lama ini publik dikejutkan oleh kasus beras oplosan. Praktik curang yang dilakukan segelintir pelaku usaha bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati kepercayaan masyarakat. Masyarakat membeli beras dengan keyakinan kualitas tertentu, tetapi yang didapat justru campuran beras di bawah standar. Kasus ini menjadi alarm keras bahwa sistem perberasan nasional masih menyimpan celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan curang.

Alih-alih membiarkan kasus ini berlalu begitu saja, pemerintah menjadikannya momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh. Kasus beras oplosan adalah peringatan penting bahwa ekosistem perberasan harus diperkuat agar lebih transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada petani dan konsumen.

Berbagai langkah konkret kini sedang ditempuh. Pemerintah memperkuat pengawasan di sepanjang rantai pasok, mempertegas regulasi mutu agar standar kualitas beras benar-benar dipatuhi, serta meningkatkan transparansi perdagangan beras agar asal-usul dan peredarannya lebih jelas dan dapat dilacak. Dengan cara ini, praktik curang bisa dicegah sejak awal, pelaku nakal dapat ditindak tegas, dan kepercayaan publik terhadap pasar beras kembali pulih.

Lebih jauh, pemerintah ingin memastikan kasus ini menjadi pelajaran berharga. Tujuannya jelas: menciptakan pasar beras yang sehat dan berkeadilan. Dalam ekosistem yang lebih bersih, petani akan memperoleh harga yang layak dan kepastian pasar, konsumen mendapatkan mutu beras sesuai standar, sementara pelaku usaha yang jujur bisa bersaing secara adil tanpa dirugikan.

Kasus beras oplosan harus menjadi titik balik bagi tata kelola perberasan nasional. Ke depan, pasar beras Indonesia tidak boleh lagi menjadi ruang bagi praktik manipulasi, melainkan harus tumbuh sebagai ekosistem yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat semakin kuat, kesejahteraan petani meningkat, dan ketahanan pangan nasional makin kokoh.

Memerdekakan petani bukan pekerjaan satu tahun atau satu periode pemerintahan. Ini adalah jalan panjang yang membutuhkan keberanian, konsistensi, dan kerja sama semua pihak.

Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh dukungan pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, akademisi, dan tentu saja masyarakat luas. Konsumen juga memiliki peran penting: dengan memilih produk pangan yang sehat, berkualitas, dan menghargai hasil jerih payah petani.

Kami sadar, setiap kebijakan akan menghadapi tantangan. Tetapi lebih baik menghadapi tantangan demi keberpihakan kepada petani, daripada terus mempertahankan sistem lama yang jelas-jelas merugikan mereka.

Kami bertekad, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah akan terus berjuang menciptakan ekosistem pertanian yang ramah, adil, dan menyejahterakan petani. Memerdekakan petani adalah memastikan mereka berdiri tegak dengan kepala terangkat, dihargai, sejahtera, dan berdaulat. Sebab hanya dengan petani yang merdeka, Indonesia bisa benar-benar berdaulat pangan, dan bangsa ini benar-benar merdeka.

*) Menteri Pertanian RI

Editor: Prisma Ardianto