BI: Posisi Utang Luar Negeri Kuartal I-2023 Terkontraksi 1,9%

JAKARTA, investor.id - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal I-2023 tercatat sebesar US$ 402,8 miliar. Angka tersebut menunjukan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap terkendali pada kuartal I-2023 tetap terkendali.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan utang luar negeri Indonesia pada kuartal I-2023 secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,9% (yoy). Melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 4,1% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari utang luar negeri sektor publik (pemerintah dan Bank Sentral) dan swasta.

“Perkembangan posisi utang luar negeri pada kuartal I-2023 juga dipengaruhi oleh faktor perubahan akibat pelemahan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah,” ucap Erwin dalam keterangannya, Senin (15/5/2023).

Dia mengatakan utang luar negeri pemerintah melanjutkan tren kontraksi pertumbuhan. Posisi utang luar negeri pemerintah pada kuartal I-2023 tercatat sebesar US$ 194 miliar, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 6,8% (yoy).

Perkembangan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.

“Selain itu, terdapat penarikan neto pinjaman luar negeri multilateral yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek,” kata dia.

Penarikan utang luar negeri pemerintah pada kuartal I-2023 masih diutamakan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian perekonomian global. Pemerintah terus berkomitmen mengelola utang luar negeri secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total utang luar negeri pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9%), jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (14,2%), serta jasa keuangan dan asuransi (10,2%).

Editor: Indah Handayani