Sri Mulyani: Birokrat Tak Kreatif, Manfaat APBN Minim

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk berinovasi dan meningkatkan kreativitas dalam mengelola anggaran belanja. Ini diperlukan agar anggaran belanja bisa digunakan secara efektif dan langsung memberikan dampak ke masyarakat.

“Cara-cara untuk creative spending dan menciptakan value for money menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningful menjadi sangat penting,” ucap Sri Mulyani dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (17/05/2023).

Dia menambahkan, di tengah ketidakpastian perekonomian dunia, anggaran negara akan berperan sebagai bantalan bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan penggunaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati. APBN berperan sebagai instrumen untuk distribusi dan alokasi anggaran saat ekonomi mengalami tekanan.

“Tentu masyarakat semakin kritis terhadap ‘Kenapa saya harus bayar pajak?’. Kita juga harus mampu menjelaskan bahwa dampak dari pajak bisa ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan,” kata Menkeu.

Keberhasilan pelaksanaan penggunaan anggaran tidak hanya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai perancang anggaran. Namun, itu juga harus dijalankan secara sinergis bersama seluruh K/L pengguna anggaran.

“Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dari perencanaan hingga pada seluruh K/L pengguna anggaran K/L untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara karena pengelola keuangan negara adalah tanggung jawab bersama bagi kita semua,” tutur Menkeu.

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga langsung melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk melihat dampak penggunaan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kualitas belanja harus terus ditingkatkan. “Kami siap sedia untuk bekerja sama dengan K/L dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan amanat rakyat melalui pengelolaan belanja negara yang baik,” tutur dia.

*Sering Ada Gap*

Menkeu mengatakan, penggunaan anggaran secara efektif harus sejalan dengan birokrasi yang ada. Dalam hal ini birokrasi harus mengikuti prioritas yang sudah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Sebab, dalam pelaksanaannya sering ada gap dan hal ini harus dijembatani agar dapat terjadi keselarasan. “Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas belanja dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai prioritas pembangunan nasional,” kata Menkeu.

Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas berupaya melakukan inovasi dari sisi perencanaan agar menjadi semakin sederhana. Hal ini bertujuan agar K/L tidak kesulitan saat membuat perencanaan anggaran dan akan mempercepat waktu dari perencanaan ke implementasi belanja. Sehingga K/L tidak perlu berkali-kali mengisi dokumen dari mulai perencanaan, penganggaran, hingga sampai pelaporan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

“Proses penganggaran menjadi seefisien mungkin, proses bisnis juga lebih mudah dan fokus kita pada dampak. Ini kemudian akan menyebabkan seluruh energi kita melihatnya kepada hasil,” kata dia.

4 Langkah Strategis

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas belanja negara. Pertama, melakukan simplifikasi dan perbaikan refinement indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

“Hal ini dilakukan untuk mendorong akselerasi realisasi belanja dan capaian output, namun dengan tetap menjaga value for money serta menciptakan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih fair,” kat Astera.

Kedua, melakukan modernisasi penyaluran bantuan sosial bansos dengan menggunakan platform digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data serta meminimalkan kebocoran dalam penyaluran bansos kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ketiga, penyempurnaan online monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi terkait penyaluran transfer ke daerah.

“Langkah ini dilakukan untuk mendukung kebijakan penyaluran transfer ke daerah melalui kantor pelayanan perbendaharaan nasional pada tahun 2023 ini, yang sekaligus diperkuat dengan peran sebagai regional chief economist dan financial advisor di daerah,” tutur dia.

Keempat, pengembangan modul capaian output dalam aplikasi Sakti yang dapat menyediakan informasi secara akurat. Dalam aplikasi tersebut terlihat proyeksi capaian output yang lebih riil sehingga meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi belanja K/L.

“Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut tentunya membutuhkan dukungan penuh dari para pimpinan kementerian/lembaga untuk dapat melakukan hal-hal secara lebih baik, lebih terukur, produktif, efektif, dan efisien,” kata Astera.

Editor: Nasori