Wapres: Inovasi Transaksi Keuangan Dapat Tingkatkan Pendapatan Daerah

Ketiga, kepala daerah diharapkan dapat melakukan berinovasi untuk meningkatkan sumbangan Retribusi Daerah. K/L terkait, termasuk anggota Satgas P2DD, harus proaktif untuk mendorong inovasi sistem retribusi daerah. Keempat, perkuat infrastruktur untuk perluasan jaringan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Pemerintah daerah melalui TP2DD perlu mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional Satelit SATRIA-1 yang belum lama ini diluncurkan, untuk mendukung penyediaan layanan jaringan,” tutur Wapres Amin.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri diharapkan dapat melibatkan secara aktif para pihak, termasuk lewat forum koordinasi P2DD saat mengawal desain, penguatan, dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara penuh tahun 2024. Berikutnya, Menteri Keuangan perlu mempertimbangkan untuk merealisasikan tambahan insentif fiskal untuk pemda yang dinilai berhasil dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemda dan Kebijakan P2DD mulai tahun 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan digitalisasi diharapkan akan menghadirkan model bisnis baru dari pemerintahan termasuk dalam hal ini interaksi dengan sektor keuangan dan bisa mendukung inovasi. Pihaknya akan terus mendukung kebutuhan pemerintah dalam investasi digital terutama dari sisi infrastruktur dan juga dari sisi kualitas sumber daya manusia.

“Percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dengan dilakukan ETPD diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan transaksi keuangan di daerah Juga yang dulu sering dilaporkan kepada Presiden keluhan berbagai laporan,” kata Sri Mulyani.

Saat melakukan transaksi digital maka informasi data bisa di-capture sehingga bisa mengurangi beban pelaporan juga mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan keuangan nasional. Dengan ETPD maka pada sisi belanja, sisi pendapatan akan bisa dilacak (tracking) secara tepat waktu.

“Sehingga pemerintah daerah bisa membuat keputusan jauh lebih akurat juga tentu ini akan mampu makin men-trigger modernisasi administrasi perpajakan daerah dan meningkatkan kualitas belanja daerah,” tutup Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto