Pemerintah Genjot Belanja Pangan untuk Antisipasi Kenaikan Inflasi

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan menggenjot belanja negara di sektor pangan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan karena adanya pembatasan ekspor sejumlah komoditas pangan dari sejumlah negara.

“Beberapa belanja yg kita perlu genjot memang ada terutama di sisi ketahanan pangan dan juga stabilitas harga," ucap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan tercatat sebesar 2,28% pada September 2023. Jika dibandingkan secara bulanan maupun tahunan, inflasi cenderung mengalami penurunan. Sebab pada Agustus 2023 inflasi tahunan sebesar 3,27% dan pada September 2022 inflasi tahunan mencapai 5,95%.

Sedangkan komponen harga bergejolak mengalami inflasi 3,62% memberikan andil 0,62%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi selama satu tahun terakhir adalah beras, bawang putih, daging ayam ras,kentang, dan tahu mentah.

Febrio mengatakan. kondisi tersebut menunjukkan bahwa inflasi sudah menurun pada September 2023 namun komponen volatile food sedang meningkat lagi.

“Harga bawang deflasi, cabai deflasi harga beras inflasi. jadi memang ada harga spesifik yang harus di-handle pemerintah. Ini tidak terkait masalah domestik ini masalah besar di seluruh dunia secara global ini antisipasi yang harus kita lakukan memerankan APBN sebagai shock absorber, ini contohnya bagaimana memastikan pada titik tertentu sangat krusial kita pastikan APBN siap melakukan perannya,” kata Febrio.

Menurut dia, meskipun pemerintah terus meningkatkan belanja namun defisit APBN akan mencapai 2,3% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir tahun 2023 nanti. Angka itu lebih rendah dari asumsi defisit APBN 2023 yang sebesar 2,85% dari PDB.

“Begitu kita melihat perkembangan penerimaan dan belanja baik K/L maupun non K/L kita masih melihat arah defisit ke bawah 2,3%. Outlook akhir tahun di bawah 2,3%,” kata Febrio.

Dengan ruang fiskal yang ada, pemerintah masih bisa meningkatkan belanja dalam berbagai sektor krusial. Sedangkan pada tahun 2024 pemerintah menargetkan defisit APBN sebesar 2,29% dari PDB. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk guna memastikan APBN tetap sehat sambil digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut menjadi salah satu cara mengantisipasi potensi risiko yang masih mungkin terjadi di masa yang akan datang. “Salah satunya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian tetap tumbuh,” kata Febrio.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan pangan menjadi salah satu tantangan bagi perekonomian domestik. Hal ini juga tidak terlepas dari kekeringan yang terjadi karena El Nino sehingga mempengaruhi produksi pangan.

“Perubahan iklim yang dulunya kita anggap sesuatu yang masih absurd tetapi sekarang sudah nyata kekeringan super El Nino betul-betul kita rasakan dan produksi beras turun hampir di semua negara 22 negara mengerem men stop tidak ekspor berasnya lagi,” tutur Joko Widodo.

Editor: Prisma Ardianto