Perry: Arah Kebijakan The Fed Perkuat Nilai Tukar Rupiah

JAKARTA, investor.id – Gubernur Bank Indonesia (BI ) Perry Warjiyo menilai Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) masih akan menaikkan suku bunga acuan. Meski begitu, kebijakan moneter itu pada gilirannya akan mendukung penguatan nilai rupiah.

“Tetapi pasca pernyataan dari Fed Fund Rate, alhamdulillah nilai tukar rupiah menguat. Jadi koordinasi antara moneter, fiskal berjalan cukup preventif forward looking,” ucap Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan IV Tahun 2023 di Kantor Pusat BI pada Jumat (3/11/2023).

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) nilai tukar rupiah Rp 15.771 per dolar AS pada Jumat (3/11/2023), angka ini lebih rendah dari posisi Kamis (2/11/2023) sebesar Rp 15.861 per dolar AS.

Perry menilai Fed Fund Rate masih akan menaikkan pada Desember 2023. Namun kenaikan tersebut akan menjadi kenaikannya terakhir. Sebab saat ini BI juga berupaya untuk menjaga inflasi di AS.

“Kayaknya kalau pun naik, that's the last increase, karena pengendalian permintaan agregat sekarang tidak hanya dari sisi moneternya, tetapi juga kenaikan yield us treasury,” kata Perry.

BI terus memperkuat kebijakan moneter untuk memitigasi dampak gejolak ekonomi global terhadap stabilitas nilai Rupiah. Setelah mempertahankan Bank Indonesia 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) tetap sebesar 5,75% selama kuartal III-2023, BI pada RDG bulan Oktober 2023 menaikkan BI7DRR sebesar 25 bps menjadi 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75%.

Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (imported inflation).

Perry mengatakan pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk tidak hanya nilai tukar rupiah tetapi menjaga pasar uang, pasar SBN, pembiayaan defisit fiskal. “Koordinasi tidak hanya di tingkat menteri, di tingkat dirjen, sampai di tingkat departemen pun hampir setiap minggu terus koordinasi yang sangat erat untuk memastikan ini,” tutur Perry.

Editor: Prisma Ardianto