Defisit APBN 2025 Ditargetkan 2,45-2,82%

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menargetkan defisit pada kisaran 2,45% sampai 2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2025. Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terukur baik dari sisi upaya meningkatkan penerimaan, belanja, hingga utang.

“Untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif kesejahteraan dan pemerataan antar daerah, perlu ditopang APBN yang efisien sehat dan kredibel. Oleh karena itu, program pengelolaan APBN melalui collecting more, spending better dan inovatif financing akan terus dilakukan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Langkah pengelolaan utang dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable dengan mengendalikan risiko utang dalam batas yang manajemen di kisaran 37,98% hingga 38,7% PDB; serta mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF; memanfaatkan sisa anggaran lebih untuk antisipasi ketidakpastian; peningkatan akses pembiayaan bagi MBR dan UMKM; dan mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang berkelanjutan.

Pendapatan negara tahun 2025 diperkirakan mencapai kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB. Kebijakan optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan.

Hal itu ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Perluasan basis pajak dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan diperlukan untuk memitigasi risiko dari sektor ekonomi yang rentan terhadap dinamika perekonomian global dan volatilitas harga komoditas.

“Indonesia akan terus memperluas basis pajak dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk memitigasi risiko terutama dari berbagai tax evasion,” jelas Sri Mulyani.

Komitmen Indonesia dalam penerapan global taxation agreement menjadi peluang bagi perluasan basis pajak melalui perpajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara. upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui penerapan pengawasan berbasis kewilayahan singa implementasi reformasi administrasi termasuk di dalamnya integrasi teknologi dan peningkatan kerjasama antar instansi atau lembaga terus dilakukan.

Sementara itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan seiring dengan implementasi reformasi administrasi, termasuk di dalamnya integrasi teknologi dan peningkatan kerja sama antar instansi/lembaga.

“Pemerintah memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur pada berbagai sektor strategis dalam rangka mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Penguatan PNBP dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan SDA, perbaikan tata kelola, inovasi layanan publik, serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara,” tutur Sri Mulyani.

Adapun alokasi belanja negara ditargetkan dalam kisaran 14,59% sampai dengan 15,18% dari PDB. Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan spending better agar belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan.

Upaya penguatan spending better ditempuh melalui efisiensi belanja non prioritas, penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi dan bansos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi antar program yang relevan, serta penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.

“Pemerintah berkomitmen untuk menguatkan sinergitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja di daerah agar lebih produktif dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemandirian daerah,” pungkas Sri Mulyani.

Editor: Jauhari Mahardhika