PDIP Kritik Jokowi & Sri Mulyani, Kerangka APBN 2025 Dinilai Tidak Tepat

JAKARTA, investor.id – DPR RI Fraksi PDIP mengkritik landasan pemikiran dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2025 yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak tepat.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Edy Wuryanto dalam agenda penyampaian pandangan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2025 pada Rapat Paripurna DPR RI ke-18 2024.

“KEM PPKF tahun 2025 yang disusun pemerintah berlandaskan pemikiran bahwa APBN 2025 sebagai anak tangga pertama menuju pencapaian visi Indonesia emas 2045 atau 20 tahun agenda nasional kedepan adalah tidak tepat,” ungkap Edy, di ruang Rapat Paripurna DPR RI, di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Menurut Edy, dalam KEM PPKF 2025, pemerintah saat ini telah mengklaim secara sepihak dalam menentukan agenda strategis menuju 2045. “Oleh karena itu kebijakan ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal sepantasnya disusun dalam situasi transisi dan bukan dengan mengklaim agenda pembangunan ke depan,” tegasnya.

Dia menekankan, pembahasan KEM PPKF di masa transisi seharusnya diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga keseimbangan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan negara untuk pelayanan umum bagi rakyat, setidaknya untuk pemenuhan kebutuhan untuk triwulan I-2025.

2. Kebijakan ekonomi makro yang diarahkan pada kondisi perekonomian nasional tetap kondusif.

3. Kebijakan fiskal diberdayakan untuk memperkuat ekonomi makro agar perekonomian nasional lebih resilien terhadap tekanan eksternal. Hal ini, kata dia, untuk meningkatkan antisipasi meningkatnya eskalasi geopolitik global dan dampak terhadap harga komoditas global serta moneter menghantam langsung perekonomian nasional.

4. Pokok-pokok kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat fiskal bagi pemerintah baru sehingga memiliki ruang yang luas untuk dapat menyempurnakan rencana kerja pemerintah (RKP) dan APBN tahun pertama pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Editor: Prisma Ardianto