Defisit APBN 2025 Dipatok 2,82%, Sri Mulyani: Terukur dan Terarah

Sebelumnya Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Edy Wuryanto meminta pemerintah untuk menurunkan defisit hingga 0% dalam APBN 2025. Langkah ini dilakukan agar tidak membebani pemerintahan rezim berikutnya dalam menjalankan program-program pembangunan.

“Sebagai APBN transisi kebijakan defisit diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%. Pada APBN transisi tidak sepantasnya pemerintah lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum merupakan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RPJMN (Rencana Pemerintah Jangka Menngah Nasional) program baru,” ungkap Edy.

Edy mengatakan ruang insentif fiskal yang disediakan harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat, memperkuat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui penyempurnaan pungutan PNBP secara maksimal, meningkatkan kinerja BUMN. Pemerintah harus melakukan pengelolaan sumber daya alam yang maksimal untuk penerimaan negara berkelanjutan dan memperkuat industri hulu. Dalam KEM PPKF 2025, pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 12,14% hingga 12,36% dari PDB.

“Industri hulu harus dikembangkan kepada komoditas-komoditas strategis yang lebih luas. PNBP yang terkait dengan layanan umum harus disertai dengan pelayanan yang meningkat,” terang Edy.

Editor: Prisma Ardianto