Sri Mulyani: Pendapatan Negara Digenjot dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menargetkan pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 pada kisaran 12,14% sampai dengan 12,36% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah mengumpulkan pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi.

“Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara atau collecting more dilakukan dengan terus menjaga iklim investasi dan dunia usaha agar tetap kondusif, serta berkelanjutan terutama dari aspek lingkungan,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna di Gedung DPR pada Selasa (4/6/2024).

Dia mengatakan pemerintah terus melakukan penyempurnaan dalam melaksanakan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Upaya perluasan basis pajak dilakukan melalui penerapan global tax season agreement juga terus diperkuat menjadi peluang bagi Indonesia agar basis pajak tidak tererosi karena adanya tax avoidance antar negara.

“Peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan dengan mengimplementasikan reformasi administrasi dan memperkuat kantor-kantor pajak terutama pada level madya dan pratama terus dilakukan,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah juga melakukan optimalisasi dari data-data yang diperoleh secara global melalui mekanisme Automatic Exchange of Information (AEoI) dan terus melakukan berbagai reform di bidang digital. Pada saat yang sama pemerintah melakukan integrasi teknologi dan peningkatan kerja dari berbagai lembaga terus dilakukan dengan meningkatkan kapasitas CEISA 4.0, SIMBARA, serta Joint Program yang meliputi Joint Investigation, Joint Analysis, Joint Audit, Joint Business Process, dan Joint Collection.

“Upaya mengumpulkan penerimaan negara bisa dapat dilakukan secara konsisten dan sekaligus memudahkan dari sisi wajib pajak,” terang Sri Mulyani.

Dia menekankan bahwa pajak bukan hanya sekedar bagian dari penerimaan negara namun juga menjadi insentif bagi kegiatan ekonomi. Pajak berperan melalui pemberian insentif fiskal secara terarah terukur bagi sektor-sektor strategis terutama dalam lingkungan global yang semakin kompetitif dan agresif. Pada saat yang sama, Kemenkeu terus memperbaiki dan membangun sistem inti perpajakan (core-tax system) yang diharapkan akan menjadi motor perubahan berbagai aspek perpajakan.

Hal ini diiringi dengan penguatan sisi administrasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, Pemerintah juga tetap memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur untuk berbagai sektor strategis dalam rangka mendukung akselerasi transformasi ekonomi. Penguatan penerima negara bukan pajak (PNBP) dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA), pengelolaan aset negara, perbaikan tata kelola, serta inovasi layanan dengan tetap menjaga peningkatan kualitas layanan publik.

“Implementasi core-tax system diharapkan akan menjadi motor perubahan dari sisi pelayanan dan kepastian aspek perpajakan melalui perbaikan sistem administrasi perbaikan proses bisnis regulasi sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi,’ tutur Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto