Ekonomi Syariah Solusi Inklusif dan Berkelanjutan untuk Yogyakarta

JAKARTA, investor.id – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meyakini ekonomi dan keuangan syariah berpotensi besar menjadi solusi inklusif dan berkelanjutan bagi perekonomian Yogyakarta.

Menurut Wapres, hal ini tak terlepas karena ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan bahkan menjadi bagian integral dari kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat.

“Berbagai potensi dan peluang perekonomian dapat disinergikan dengan prinsip ekonomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Wapres dalam acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan Peresmian Grebeg UMKM DIY 2024, di Sleman, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

Wapres pun memuji perkembangan pesat ekonomi dan keuangan syariah di provinsi DIY. Apalagi, Yogyakarta langsung mendapatkan lima kategori penghargaan Adinata Syariah 2024 sejak pembentukan KDEKS, yang menunjukkan komitmen dan kolaborasi kuat semua pemangku kepentingan.

Wapres menyebut, lebih dari sepertiga ekonomi Yogyakarta kini telah didukung oleh sektor-sektor yang sejalan dengan rantai nilai halal. Misalnya, industri pengolahan, pertanian, akomodasi, dan makanan minuman.

“Selain itu, aktivitas pariwisata dan pendidikan tinggi juga menyumbang sekitar 60% dari perekonomian provinsi ini. Kombinasi ini menjadikan Yogyakarta sebagai kota pelajar, destinasi wisata budaya, serta pusat UMKM yang produktif,” imbuhnya.

Wapres bilang, ekonomi dan keuangan syariah bersifat inklusif karena tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua umat, sebagai satu sistem rahmatan lil'aalamiin untuk kebaikan seluruhnya.

“Hanya bagi umat Islam ekonomi syariah merupakan bagian yang wajib dilaksanakan karena syariah tidak hanya menyangkut aqidah, ibadah, tapi juga muamalah yaitu sifat ekonomi dan kegiatan perniagaan, dan juga akhlak,” urai Ma'ruf Amin.

Oleh karena itu, sebagai upaya percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) membentuk KDEKS di berbagai daerah. Termasuk di DIY, kini sudah ada KDEKS di 31 provinsi. Wapres menyebut, hanya tinggal tujuh provinsi yang belum dibentuk KDEKS, yakni meliputi lima provinsi di Papua, dan masing-masing di NTT serta Bali.

“Jadi tinggal 7 provinsi saja, seluruhnya sudah dibentuk. Bahkan di Sulawesi Utara itu juga sudah dibentuk, ketuanya juga Gubernur Sulawesi Utara. Walaupun beliau beragama nonIslam, tapi beliau juga menjadi Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan memang syariah untuk semua orang, rahmatan lil 'aalamiin,” tandasnya.

Editor: Prisma Ardianto