Cikal Bakal Superholding BUMN bakal Diluncurkan 8 November 2024

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Investasi Danantara) pada 8 November 2024 mendatang. Peluncuran cikal bakal superholding BUMN ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Kepala BP Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad usai menghadiri rapat terbatas (Ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024).

“Ada rencana nanti tanggal 8 (November) diluncurkan, resmi (oleh) Presiden,” ungkap dia seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo dalam Ratas telah memberi arahan agar peluncuran BP Investasi Danantara dapat disiapkan dengan baik. Mantan Bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu mengungkapkan bahwa peluncuran BP Investasi Danantara akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Muliaman menyatakan bahwa pembentukan Danantara itu dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Iya betul. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara,” kata Muliaman menjawab pertanyaan soal revisi UU BUMN.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Nantinya, seluruh aset investasi pemerintah di luar APBN akan dikelola oleh badan tersebut.

“Sesuai namanya Badan Pengelola Investasi, ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu,” ujar Muliaman usai pelantikan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, Muliaman menjelaskan bahwa badan ini akan menjadi cikal bakal superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berbeda dengan Kementerian BUMN, Badan Pengelola Investasi Danantara akan fokus pada bidang pengelolaan investasi.

“Pertama nanti ada konsolidasi dulu, dibuat undang-undangnya, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan. Intinya melakukan pengelolaan investasi yang terpencar-pencar dan kemudian di-leverage. Misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, kita leverage dan dikelola,” urai dia.

Editor: Prisma Ardianto