Andai Upah Minimum 2025 Naik 10%

Dari hasil modelling yang dipakai Celios, menunjukkan adanya kenaikan PDB hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10% atau lebih tinggi dari formulasi PP 51/2023 yang membatasi alpha. Skenario ke-2 berdasarkan pada PP 78/2015 dimana kenaikan upah adalah pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi atau dampaknya yaitu Rp 106,3 triliun, juga masih relatif kecil.

Sementara jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51/2023 hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun. Kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

“Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10% hingga 1,19 juta orang di 2025, sementara formula PP 51/2023 hanya bisa dorong 188 ribu kesempatan kerja baru.” Kata Huda.

Sebelumnya Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pasca putusan MK menyetujui MK terkait judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Serikat Buruh meminta adanya formulasi baru dalam penetapan upah minimum tahun 2025.

Sebelumnya pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan dalam menetapkan upah minimum. Dengan dicabutnya Pasal 88 ayat 1 dalam Pasal 81 angka 27 UU No. 6 Tahun 2023, maka PP No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum tahun 2025.

“Kenaikan upah minimum tahun 2025 diusulkan sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dengan usulan serikat pekerja bahwa nilai indeks tertentu (α) adalah sebesar 1,0 hingga 2,0,” ucap Said.

Dia mengatakan ketentuan mengenai nilai indeks tertentu (α) yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,1 hingga 0,3, tidak lagi berlaku seiring dicabutnya pasal 88D ayat 2 dalam pasal 81 angka 28 UU Nomor 6 Tahun 2023. Besaran nilai indeks tertentu untuk upah minimum tahun 2025 harus dirundingkan dengan serikat pekerja.

“Karena PP 51/2023 tidak lagi berlaku, maka tidak ada lagi batas bawah dan batas atas upah minimum. Mulai tahun 2025, akan ada upah minimum sektoral yang nilainya di atas upah minimum provinsi atau kabupaten/kota (UMP/UMK),” pungkas Said.

Editor: Prisma Ardianto