Pemerintah Sebaiknya Kejar Pajak Orang Super Kaya Dibanding Naikkan PPN

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dinilai perlu mencari alternatif lain dalam meningkatkan pendapatan pajak, dengan cara mengejar pajak dari kalangan super kaya, alih-alih menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Sebab kenaikan PPN menjadi 12% dampaknya dirasakan seluruh lingkup perekonomian hingga kalangan masyarakat yang rentan miskin.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menyampaikan, kebijakan menaikkan tarif PPN menjadi 12% sangat kontradiktif dengan target pemerintah untuk menaikkan rasio pajak dan meningkatkan penerimaan negara. 

"Padahal banyak cara lain, salah satunya adalah memperluas objek pajak. Bisa dari pajak kekayaan, kita belum punya pajak atas aset oang-orang super kaya," ungkap Bhima, dalam keterangan video resmi, yang diterima B-Universe, Kamis (5/12/2024).

Menurut Bhima, apabila 2% saja dari total aset orang-orang super kaya bisa dikenakan pajak, maka bisa meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 81,6 triliun per tahun.

Selain itu, Bhima berujar, pemerintah juga dinilai perlu mengejar sumber-sumber pajak baru. Misalnya, pajak karbon yang belum kunjung diimplementasikan. 

Belum lagi, insentif-insentif pajak yang tidak tepat sasaran yang kalau dievaluasi ulang bisa menghemat potensi pajak yang hilang.

"Banyak pajak-pajak baru, salah satunya adalah pajak produksi, batubara, pajak yang berkaitan dengan ekologis, itu bisa diterapkan juga sebagai sumber penerimaan sekaligus juga untuk menurunkan eksternalitas negatif dari sisi lingkungan hidup," tuturnya.

Menurut Bhima, pemerintah seharusnya lebih kreatif mencari sumber-sumber penerimaan negara lain, alih-alih menempuh jalan pintas dengan menaikkan tarif pajak yang membebaskan masyarakat kelas menengah, rentan hingga miskin. 

"Jadi kenaikan tarif PPN ini, ini juga salah satu sinyal bahwa pemerintah kurang kreatif dan kurang peka, kurang memiliki sense of crisis, sense of urgency ketika kondisi perekonomian sedang terjadi perlambatan," tandasnya.

Editor: Maswin