Perubahan Sikap Pemerintah soal PSN PIK 2 Bisa Ganggu Kepercayaan Investor

JAKARTA, investor.id – Pemerintah mengaku tengah mengevaluasi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang punya dampak minim. Langkah pemerintah itu dinilai bisa mengganggu kepercayaan investor.

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyampaikan, salah satu PSN yang banyak dibicarakan adalah kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Belakangan, PSN di kawasan ini hanya proyek ekowisata Tropical Coastland.

Ia menilai, terjadi perubahan sikap dari pemerintah mengenai status PSN. Presiden Prabowo Subianto dan timnya menekankan pentingnya meninjau ulang PSN untuk memastikan bahwa semua proyek benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Jika lankah itu benar-benar direalisasikan, ada konsekuensi yang harus ditanggung.

“Perubahan sikap ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, ketidakpastian dalam status PSN dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap proyek yang awalnya didukung penuh oleh pemerintah,” ungkap Achmad dalam keterangannya, pada Minggu (19/1/2025).

Menurut dia, PSN sering dianggap sebagai jaminan bahwa proyek tersebut akan mendapatkan prioritas dalam hal pendanaan, perizinan, dan pengadaan lahan. Ketika status ini berubah atau dipertanyakan, investor dapat merasa ragu untuk berkomitmen dalam proyek-proyek serupa di masa depan.

Kedua, perubahan status ini menyoroti perlunya definisi yang lebih jelas dan konsisten mengenai apa yang dapat dianggap sebagai PSN. Jika tidak, proyek-proyek lain di seluruh Indonesia berisiko menghadapi situasi yang sama, dimana status mereka dapat berubah seiring dengan bergantinya pemerintahan atau adanya evaluasi ulang.

“Inkonsistensi ini dapat merugikan pemerintah dalam jangka panjang karena mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi,” kata Achmad.

Ketiga, perubahan ini dapat menciptakan preseden buruk dimana proyek-proyek yang kontroversial atau bermasalah cenderung dikeluarkan dari daftar PSN tanpa penyelesaian yang memadai. “Hal ini tidak hanya merugikan proyek itu sendiri tetapi juga menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak memiliki strategi jangka panjang yang jelas dalam menetapkan PSN,” jelas dia.

Cegah Preseden Buruk

Editor: Prisma Ardianto