Cegah Inefisiensi Anggaran, Ekonom Sarankan Pakai Model Kuartil

JAKARTA, investor.id – Upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 306,69 triliun menimbulkan kekisruhan terhadap Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang harus menghitung ulang alokasi anggaran tahun 2025. Dalam hal ini perlu pendekatan berbeda dalam menentukan alokasi anggaran yang harus dipangkas.

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, keputusan Presiden untuk merekonstruksi ulang porsi anggaran yang akan dipangkas menandakan bahwa ada ketidakseimbangan dalam proses penyisiran awal. Dengan menggunakan pendekatan tradisional dalam pembagian anggaran seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, memang sering kali sulit mengukur dampak langsung terhadap layanan publik.

“Oleh karena itu, gagasan untuk mengkategorikan belanja dalam model kuartil (Q1-Q5) menjadi solusi yang lebih rasional dan transparan,” ucap Achmad pada Rabu (12/2/2025).

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Jumlah anggaran yang diefisienkan adalah Rp 306,69 triliun yang terbagi dalam efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Dalam postur APBN 2025, otak-atik belanja yang tidak mempertimbangkan efektivitas layanan publik dapat berujung pada inefisiensi struktural yang berkepanjangan.

Bila pemerintah sekadar memangkas belanja tanpa pemetaan yang jelas terhadap dampaknya, maka bisa terjadi pengurangan anggaran pada aspek yang sebenarnya esensial (Q1-Q3), sementara belanja yang kurang relevan (Q4-Q5) justru tetap berjalan karena alasan administrasi atau kelembagaan.

“Oleh karena itu, perlu ada pemetaan ulang yang lebih akurat dan berbasis pada relevansi anggaran terhadap output dan outcome layanan publik,” kata dia.

Dengan pendekatan pembagian anggaran berdasarkan kategori kuartil (Q1-Q5), pemerintah dapat lebih mudah mengidentifikasi area mana yang harus dipertahankan dan mana yang bisa diefisiensikan.

Kategori Q1, yang mencakup biaya yang langsung dan relevan dengan pelayanan publik, seharusnya tidak dipangkas sama sekali. Ini termasuk anggaran yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik, serta program sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Ganggu Layanan Publik

Contohnya, dalam anggaran Kementerian Perhubungan, terdapat honorarium untuk tenaga non-ASN yang bertugas menjaga pintu perlintasan kereta api. Dalam beberapa kasus, efisiensi anggaran dilakukan dengan memangkas honorarium ini karena bukan belanja pegawai ASN langsung, padahal mereka adalah bagian dari layanan publik langsung dan relevan (Q1).

Jika tenaga penjaga lintasan kereta api hilang akibat pengurangan anggaran, maka layanan publik langsung akan terganggu, dan potensi kecelakaan di perlintasan pun meningkat, yang berujung pada risiko korban jiwa. Penyisiran anggaran harus dilakukan dengan hati-hati agar efisiensi tidak mengorbankan aspek keselamatan dan pelayanan yang vital bagi masyarakat.

Kategori Q2, yang mencakup biaya yang tidak langsung namun relevan dengan layanan, juga sebaiknya tetap dijaga. Anggaran dalam kategori ini seringkali berkaitan dengan operasionalisasi kebijakan, penelitian, serta peningkatan kapasitas aparatur negara yang memiliki efek jangka panjang terhadap efisiensi birokrasi.

Misalnya di Kementerian Perhubungan, anggaran untuk pelatihan keselamatan transportasi bagi operator kendaraan umum, meskipun tidak secara langsung menyentuh masyarakat, tetap esensial dalam menjamin keamanan dan kelancaran layanan publik di sektor transportasi. Jika anggaran ini dipangkas, maka kemampuan operator dalam menangani situasi darurat dan mengurangi kecelakaan dapat berkurang secara signifikan.

Kategori Q3 merupakan biaya yang tidak langsung dan tidak relevan dengan layanan publik secara langsung, tetapi berfungsi sebagai enabler atau pendukung utama. Belanja dalam kategori ini mencakup pengadaan teknologi informasi, pelatihan SDM yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik, serta proyek-proyek pendukung kelembagaan.

Contohnya, layanan lift dan AC (air conditioner) untuk para karyawan ASN mungkin tidak berdampak langsung pada pelayanan publik, tetapi memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas dan kenyamanan kerja pegawai.

“Bila layanan ini dihilangkan atau dikurangi secara drastis, maka efektivitas kerja birokrasi dapat terganggu. Sementara efisiensi bisa dilakukan di beberapa bagian, pemangkasan yang berlebihan di sektor ini bisa berdampak negatif terhadap efisiensi operasional di masa depan,” terang dia.

Q4 mencakup belanja yang tidak langsung dan tidak relevan dengan layanan publik, tetapi memiliki peran pendukung sampingan, seperti berbagai kegiatan seremonial, perjalanan studi banding ke luar negeri yang tidak memberikan manfaat signifikan terhadap kebijakan, serta rapat antara DPR dan mitra yang diadakan di hotel mewah daripada di gedung DPR yang lebih hemat biaya.

Sedangkan, Q5 mencakup belanja yang tidak langsung, tidak relevan, dan tidak memiliki nilai tambah signifikan, seperti anggaran untuk fasilitas non-esensial di lembaga pemerintahan, meeting di Bali atau kawasan pariwisata saat konsinyering yang tidak memiliki urgensi yang jelas.

“Pemangkasan belanja di kedua kategori ini dapat membantu meningkatkan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan publik,” kata Achmad.

Editor: Prisma Ardianto