Badan Gizi Nasional Lakukan Efisiensi Anggaran Sebesar Rp 200,2 Miliar

JAKARTA,investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) melaksanakan pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar pada tahun anggaran 2025. Hal ini selaras arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

“Sesuai instruksi presiden bahwa terjadi efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah.  BGN pun termasuk salah satu yang kena efisiensi  besarannya kurang lebih 0,2845%,  jadi, berkurang Rp 200,2 miliar,” ucap Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung DPR pada Rabu (12/2/2025) malam.

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran yang diefisienkan adalah Rp 306,69 triliun yang terbagi dalam  efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun. Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan surat S-37/MK.02/2025  yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja. 

Efisiensi anggaran akan dilakukan BGN untuk alokasi biaya pengadaan lahan. Dalam pengadaan lahan nantinya BGN akan menggunakan sistem pinjam pakai. Namun dia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menganggu pelaksanaan operasional makan bergizi gratis (MBG).

“Program MBG tidak kena, uang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan pemerintah daerah, lahan kementerian lain, lahan BUMN, dan lain-lain bisa pinjam pakai,” kata Dadan.

Lahan-lahan yang termasuk dalam pinjam pakai akan digunakan dalam operasional  Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam  SPPG akan ada tiga aktivitas yaitu kegiatan  masak-memasak; tempat pertemuan antara produsen dan offtaker; serta  menjadi tempat konsultasi gizi.

Dia mengatakan BGN mengelola anggaran sebesar Rp 70,7 triliun selama tahun 2025 ini. Pemerintah akan menambah cakupan  penerima program dari 15 juta penerima menjadi  82,9 juta penerima sehingga dibutuhkan tambahan anggaran dalam jumlah besar. Dari perhitungan yang dilakukan BGN memerlukan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan. Pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun.

“Jadi per bulannya kita akan butuh kurang lebih Rp 25 triliun kalau penerima manfaat ditambah. Jadi tergantung nanti apakah dimulai September, atau dimulai November, atau dimulai Oktober, atau dimulai Desember,” tutur dia.

Penambahan jumlah penerima program MBG akan dilakukan secara gradual. Penambahan anggara akan dilakukan selaras dengan kesiapan dari sumber daya manusia dan infrastruktur. Penerima MBG akan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

“Kita  lihat apakah infrastrukturnya siap. Kalau infrastruktur dan SDM siap, maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya,” kata dia.

Editor: Arnoldus Kristianus