Agar Danantara Tak Berakhir Seperti BLBI dan 1MDB

JAKARTA, investor.id – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengelola Danantara secara transparan, akuntabel serta diawasi secara ketat.

Hal tersebut untuk mencegah terjadinya resiko dalam pengelolaan Danantara, sebuah holding yang bakal mengelola aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp 14.715 triliun.

“Pembentukan Danantara menjadi tonggak penting dalam pengelolaan aset negara, namun pengawasan ketat dan tata kelola yang baik akan menentukan keberhasilannya. Sejarah mencatat bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding semacam ini dapat menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional,” ujar Hardjuno kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Dia mengingatkan mengingatkan potensi risiko yang bisa muncul, terutama jika berkaca pada pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada krisis ekonomi 1998. Hardjuno mengakui, pembentukan Danantara membawa harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.

“Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat. Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario serupa terjadi,” urai Hardjuno.

Dalam skema BLBI, kata dia, pemerintah mengucurkan Rp 144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang terdampak krisis. Sayangnya, dana tersebut banyak yang tidak kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir dan konglomerat yang memiliki hubungan dengan elite politik.

“Kasus serupa bisa terjadi pada Danantara jika tidak ada mekanisme yang jelas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan holding tersebut. Model Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah di Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang transparan dan independen dapat mendorong ekonomi nasional,” terang Hardjuno.

Skandal 1MDB di Malaysia

Namun, dia juga mengingatkan agar Danantara tidak salah kelola. Menurut dia, kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) bisa menjadi pelajaran juga bagaimana kesalahan dalam tata kelola yang berujung pada skandal keuangan berskala besar.

“Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara justru bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut,” ungkap Hardjuno.

Untuk memastikan Danantara tidak mengalami nasib seperti BLBI atau 1MDB, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah penting, seperti audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan yang terbuka untuk publik, serta pemilihan manajemen yang bebas dari kepentingan politik.

“Jika semua langkah ini diterapkan dengan disiplin, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kita bisa melihat pengulangan kesalahan yang pernah terjadi,” jeals Hardjuno.

Editor: Prisma Ardianto